Ona MarianiReadtimes.id — Menggunakan perbedaan identitas sebagai indikator untuk menentukan pilihan, adalah sesuatu yang sah-sah saja di negara demokrasi yang sedari dulu telah dikenal dengan keberagamannya. Namun akan menjadi cerita yang lain ketika perbedaan identitas justru dijadikan sebagai senjata untuk menyerang dan menjatuhkan sesama.
Seperti itulah fenomena yang kini terjadi di panggung politik tanah air, dimana isu- isu keberagaman telah bertransformasi menjadi alat politik pecah belah yang laris manis diperdagangkan sejak tiga tahun terakhir yang notabene dikenal sebagai tahun politik karena adanya penyelenggaraan pesta demokrasi.
Politik identitas begitu kira-kira para pakar menyebut sebuah metode atau strategi kampanye yang menjadikan isu-isu keragaman seperti ras, suku, agama dan ideologi politik tertentu sebagai fokus utama untuk menjatuhkan lawan di tahun politik
Dan kini tahun itu pun telah berlalu. 2021 telah datang dengan segala harapan untuk sembuh. Dari pandemi juga wacana politik identitas yang dinilai akan selalu ada. Bahkan telah diramalkan akan tetap menjadi salah satu kluster dari 7 klaster isu politik berpengaruh di tahun ini oleh Guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran, Prof. Muradi, Phd , dalam sebuah diskusi virtual yang bertajuk “Outlook Politik dan Keamanan Indonesia 2021”
Alih – alih tetap berfokus pada faktor penyebab kemunculannya yang bisa saja beragam mengapa kita tidak pernah berfokus pada bagaimana cara untuk segera mengakhirinya setidaknya di tahun ini.
” Isu SARA yang menjadi bagian dari politik identitas pada dasarnya menyerang wilayah psikologi massa dan aspek identitas sosial yang bisa menyebabkan ketersinggungan individu maupun kelompok, maka upaya untuk menangani harusnya tidak hanya selesai pada pembuatan regulasi atau hukum saja ” ujar Sukri Tamma pengamat politik Universitas Hasanuddin.
Dalam penjelasannya Sukri juga menekankan bahwa dalam konteks ini yang paling penting adalah masyarakat sebagai pihak yang terpapar, bagaiamana mereka mampu menempatkan identitas dalam konteks yang lebih tepat dan bukan menjadikannya sebagai alasan untuk bermusuhan melainkan sebagai indikator untuk menentukan pilihan di dalam sebuah negara demokrasi.
Berbicara tentang kemampuan masyarakat dalam menempatkan identitas dalam konteks yang tepat, secara tak langsung berbicara mengenai literasi politik yang mana sejatinya harus didukung oleh banyak pihak. Pers, Perguruan tinggi, partai politik , pemerintah adalah elemen-elemen penting yang sesungguhnya harus terlibat di dalam hal ini.
Tambahkan Komentar