Ona Mariani
Readtimes.id– Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung Women’s Democracy Network dan International Republican Institute dan kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi Selatan kembali menggelar Ruang Publik– sebuah forum dialog interaktif mengangkat tema-tema khusus sosial politik.
Di edisi yang ke- 5 ini , Ruang Publik mengangkat tema Perempuan dan Literasi Politik, dengan menghadirkan beberapa narasumber diantaranya Dr. Ir. Hj. Andi Yuliani Paris, M.Sc., Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi PAN, Sri Budi Eko Wardani sebagai Dosen Ilmu politik Universitas Indonesia dan Ni Loh Gusti Madewati. S.Sos., sebagai Direktur Eksekutif Daya riset Advokasi untuk perempuan dan anak di Indonesia serta dipandu oleh Luna Vidya selaku moderator.
Sebagai pembicara pertama dialog yang digelar pada Jumat ( 13/08/2021) Sri Budi Eko Wardani menyampaikan argumentasi pembuka dengan menggambarkan situasi yang didapatkan dari hasil riset terkait tema yang diangkat.
“Saya melakukan riset tentang keterwakilan perempuan di tingkat kabupaten/kota. Trend keterpilihan perempuan, harus dicatat bahwa Sebagian besar dari sekitar 530an kab/kota, hanya 26 kab/kota yang berada diatas kuota 30%, hanya di Minahasa dan Kalimantan Tengah yang diatas kisaran 40%. Hal ini menggambarkan bahwa Affirmative Action memiliki dua sisi yakni dukungan bagi perempuan dan politik elektoral.”, ungkap Wardani.
Wardani juga menambahkan bahwa harusnya politik dipandang sebagai sesuatu yang transformational yang lebih perspektif gender. Wardani menyampaikan bahwa jumlah perempuan yang banyak di tataran anggota dewan hanya berupa kumpulan, belum menjadi kekuatan. Wardani juga menyampaikan bahwa banyak gerakan perempuan pendukung calon legislatif yang dilatar belakangi oleh kebutuhan praktis.
Selanjutnya sebagai pembicara kedua adalah Ni Loh Gusti Madewati yang menyampaikan refleksi atas advokasi gerakan yang selama ini dilakukan oleh lembaga Daya riset Advokasi untuk perempuan dan anak di Indonesia (DROUPADI)
” DROUPADI adalah salah satu lembaga yang bergerak di Jawa Barat yang mengangkat isu Demokratisasi dan Pemberdayaan Perempuan. Berdasarkan refleksi DROUPADI banyak sekali gender issue, baik yang terjadi pada skala rumah tangga, lingkungan dan tempat kerja, ” terangnya
Adapun temuan khusus dari DROUPADI yang berkaitan dengan tema dialog kali ini adalah terkait kecenderungan partai politik yang melamar perempuan untuk menjadi calon legislatif melalui jalur belakang yakni melalui suaminya. Dimana semakin menegaskan bahwa kapasitas perempuan belum diperhitungkan untuk menjadi faktor utama partai politik melirik wakil perempuan.
Lebih jauh Madewanti juga menyampaikan bahwa sejatinya ada 4 hal yang mendasari pengukuran literasi politik di tengah masyarakat yakni akses yakni peluang bagi laki-laki dan perempuan untuk mengakses sumber daya pembangunan yang adil dan setara, keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan yang adil dan setara, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam proses pembangunan adil dan setara serta manfaat yang dihasilkan harus dirasakan secara adil dan setara bagi laki-laki dan perempuan.
Pembicara selanjutnya Andi Yuliani Paris juga yang memberikan pandangan tentang isu yang diangkat dimana belajar dari pengalamannya sebagai seorang anggota dewa.
“Saya adalah wakil ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu. Dimana saat itu, kita mencantumkan pasal bahwa dalam penyelenggaraan perempuan 30% perempuan. Tetapi banyak anggapan yang meragukan kualitas perempuan.”, ungkap perempuan yang menjadi inisiator Kaukus Perempuan Politik di Sulsel tersebut.
Melalui komisinya ia juga mengungkap telah mendorong beberapa program untuk menguatkan posisi perempuan yakni memasukkan Indeks Pembangunan Gender pada Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Selanjutnya ia juga mendorong organisasi sayap perempuan untuk mampu melakukan analisa terhadap sistem sosial dan ekonomi yang ada di masyarakat.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya penggunaan dana partai politik dalam melakukan pendidikan politik khususnya bagi perempuan yang berasal dari APBN, baik formal maupun non formal.
Pada Sesi Kedua, Luna Vidya mengajak narasumber untuk menyampaikan argumentasi secara lebih spesifik terkait hambatan dan tantangan terkait isu yang diangkat.
Wardani menyampaikan bahwa begitu banyak tantangan dan hambatan dan yang dialami oleh perempuan untuk terlibat aktif dalam politik, termasuk perempuan yang sudah berada dalam rana parlemen. Wardani menyampaikan bahwa selama ini politik dianggap sebagai power yakni merebut melalui praktek suap, korupsi dan cara lainnya.
Anggapan seperti ini seharusnya diluruskan melalui pendidikan politik. Wardani menganggap bahwa program pendidikan politik di Kebangpol itu ada, tetapi konten pembahasannya tidak ada jaminan ketercapaian pemenuhan hak perempuan.
Selanjutnya Madewanti juga menambahkan bahwa Analisis relasi kuasa menjadi sesuatu yang harus dilakukan, terkait dengan kelas, status sosial dan status ekonomi yang dimiliki oleh laki-laki atau perempuan. Bias gender dan bias kelas yang ada di parlemen menutup ruang untuk perempuan dapat mengembangkan diri.
Madewanti juga mengangkat tentang patriarki yang terinternalisasi bahwa perempuan yang ada di parlemen yang latar belakangnya dari status sosial yang tinggi, tidak menggap masalah yang ada di perempuan pinggiran itu menjadi masalah bersama. Kesadaran kritik sesama perempuan untuk memandang permasalahan perempuan masih sangat kurang. Selain itu, victim blaming terhadap perempuan juga media kampanye tidak pernah mengangkat peran serta calon legislatif terhadap perempuan semakin menambah peliknya persoalan.
Untuk mengatasi itu semua Andi Yuliani Paris dalam sesi penutup menyampaikan bahwa interaksi sosial di masyarakat menjadi sesuatu yang paling penting bagi wakil rakyat.
“Masyarakat jangan hanya sekedar melihat ketenaran dari calon dan gelar yang dimiliki. Saya berupaya untuk membangun pendidikan politik bagi masyarakat, bahwa calon rakyat tidak memberikan uang, tetapi memberikan pelayanan kepada masyarakat.”, ungkap Yuliani Paris dengan sangat tegas dan luas kepada masyarakat.
Selain itu Madewanti mengajak peserta untuk melakukan refleksi bersama untuk tidak apolitis dan tidak alergi terhadap partai politik.
“Partai politik sebagai kendaraan politik, perlu melakukan perbaikan internal partai dan menemukan srikandi baru seperti Ibu Andi Yuliani. Sosialisasi dan diseminasi yang dilakukan oleh partai politik harus dipublikasikan. Pemanfaatan media untuk kampanye yang dapat menjangkau masyarakat lebih luas juga harus dioptimalkan.”, ungkapnya
Pihaknya menganggap bahwa perempuan yang ada dalam parlemen harus mendapatkan support dan asupan yang data yang lebih untuk dapat melihat kondisi perempuan secara menyeluruh sampai dengan yang ada di akar rumput. Harusnya ada sinergitas antara lembaga pemerintah dan Civil Society Organization (CSO). Madewanti memberikan catatan paling besar untuk bersama meningkatkan representasi kepentingan perempuan. Misalnya saja, rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang dianggap sudah sangat jelas ruhnya untuk melindungi korban kekerasan seksual.
Terakhir Wardani juga menambahkan perlu adanya optimalisasi keterwakilan perempuan. Wardani menyampaikan bahwa keputusan perempuan masuk dunia politik adalah keputusan otonom yang seharusnya diberikan apresiasi dan tentunya harus melakukan pendampingan dan negara perlu membiayai hal itu. Serta, tanggung jawab pengoptimalan perempuan ada pada negara dan didukung oleh sinergitas bersama.
1 Komentar