RT - readtimes.id

Aliansi Penjaga Jejak Peradaban Nilai BRIN Langgar Prinsip Transparansi dalam Pemindahan Artefak

Foto: APJP / Readtimes

Readtimes.id— Aliansi Penjaga Jejak Peradaban (APJP) menyampaikan protes keras atas pemindahan artefak dari Makassar ke Cibinong yang dilakukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pemindahan tersebut disebut menggunakan jasa ekspedisi BPS Logistik tanpa pemberitahuan resmi kepada publik maupun komunitas pelestari budaya.

Aliansi mengaku telah mendatangi kantor BRIN di Makassar untuk meminta penjelasan, namun tidak mendapatkan jawaban memadai. Pihak keamanan hanya menyampaikan tidak mengetahui informasi terkait dan menutup akses mengenai proses pemindahan.

Koordinator APJP, Andi Muhammad Syahidan Ali Jihad, menilai sikap BRIN menunjukkan upaya menutup-nutupi. “BRIN sebelumnya berjanji mendengarkan aspirasi publik, tetapi kenyataannya artefak dikirim secara diam-diam tanpa transparansi,” ujarnya.

Berdasarkan hasil kajian dan diskusi publik, APJP menyebut BRIN melanggar sejumlah prinsip tata kelola warisan budaya. Di antaranya, tidak adanya transparansi, minimnya partisipasi publik, lemahnya akuntabilitas, pengabaian etika pelestarian, serta dugaan prosedur administratif yang tidak dijalankan dengan semestinya.

Aliansi menilai pemindahan artefak tersebut mencerminkan praktik birokrasi tertutup yang merusak kepercayaan publik. Menurut mereka, BRIN memperlakukan artefak seolah milik eksklusif lembaga, padahal merupakan bagian dari warisan bangsa.

“Dengan menutup informasi, BRIN menempatkan ilmu pengetahuan di atas kepentingan masyarakat. Ini berbahaya karena artefak adalah jejak peradaban yang tidak bisa dilepaskan dari masyarakat tempat ia berasal,” kata Andi.

Aliansi menekankan bahwa ilmu pengetahuan seharusnya berjalan berdampingan dengan akuntabilitas publik. Tanpa keterbukaan, mereka khawatir kebijakan terkait warisan budaya justru menimbulkan masalah baru.

“Jika pola seperti ini dibiarkan, yang rusak bukan hanya artefak yang dipindahkan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga riset negara. Ilmu pengetahuan tanpa akuntabilitas hanya akan melahirkan kolonialisme baru atas warisan budaya,” tutup Andi.

Editor : Ramdha Mawaddha

Jabal Rachmat Hidayatullah

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: