Ona Mariani
Readtimes.id– Pandemi belum berakhir, namun perbincangan tentang Pilpres 2024 makin menguat seiring bertebarannya baliho para petinggi partai di sejumlah titik kota.
Ada Puan Maharani dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Agus Harimurti Yudhoyono dari Demokrat, Airlangga Hartarto Ketua Umum Golkar, hingga Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Alasannya pun beragam, dari yang sekadar ingin mengajak rakyat mematuhi protokol kesehatan, melawan kubu Konferensi Luar Biasa yang dipimpin oleh KSP Moeldoko, hingga terang-terangan untuk menghadapi Pilpres 2024.
“Tujuannya ya sosialisasi pak ketua umum untuk persiapan capres tahun 2024,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Blora, Siswanto, menanggapi pertanyaan media.
Adapun anggaran untuk membiayai baliho berasal dari iuran kader partai di Blora yang kisarannya bisa mencapai seratus juta rupiah.
Iuran yang jika dilihat nominalnya saja tentu tidak sedikit bila semua partai melakukan pemasangan baliho dengan berbagai ukuran, di mana memiliki tarif yang berbeda-beda untuk setiap daerah.
“Ukurannya macam-macam, juga tarifnya. Yang pasti tarif berbeda untuk Jawa dengan di Sumatera,” terang Bambang Nugroho, pengusaha media pembuatan iklan/kampanye yang menerima jasa pembuatan baliho dari PDIP pada sebuah media lokal di Solo.
Ini belum lagi dikali dengan jumlah daerah yang akan disasar sebagai tempat baliho-baliho akan dipasang, yang tentu tidak hanya ibu kota provinsi, melainkan juga kabupaten/kotamadya.
Intinya banyak. Sebanyak masyarakat yang bisa terbantu jika saja anggaran itu dapat dialihkan untuk meringankan beban masyarakat di tengah pandemi serta rumah sakit rujukan di daerah yang kekurangan alat pelindung diri (APD) dan tabung oksigen untuk pasien yang jumlahnya tiap hari terus menunjukkan kenaikan
Patut diketahui hingga hari ini saja setidaknya jumlah penularan Covid-19 di Indonesia telah menembus angka tiga juta kasus dengan penambahan kasus mencapai 26 ribu lebih setiap hari. Juga angka kematian yang kini telah menembus angka seratus ribu.
Mempertanyakan Empati Parpol
Alih-alih ingin merebut simpati masyarakat di tengah pandemi, pemasangan baliho sejumlah petinggi partai politik justru menuai protes dari publik, utamanya kalangan mahasiswa.
“Rakyat Butuh Makan Bukan Baliho”
Demikian tulisan yang dibawa sejumlah mahasiswa di Pekalongan di tengah aksinya membagi-bagikan sedekah kepada ojek online, tukang tambal ban, tukang becak dan lain-lain dalam sebuah video viral dibagikan oleh akun Twitter @ChusnulCh__ pada Rabu (4/8/2021),dimana menambah jumlah masyarakat yang menuangkan protesnya terkait pemasangan baliho pada parpol di dunia maya.
Respon ini dinilai wajar dan akan berpotensi mengurangi elektabilitas para calon juga partai politik karena dicitrakan sebagai pihak yang tidak empati dan tidak sensitif pada penderitaan rakyat di saat pandemi. Seperti yang diterangkan Halili Hasan, Direktur Riset Setara Institut kepada readtimes.id.
Menurutnya dalam kondisi pandemi, seharusnya partai politik dapat memanfaatkan cabang-cabangnya yang ada di daerah untuk membantu masyarakat.
Namun, hal itu sulit terjadi ketika partai politik di daerah secara hierarki juga hanya berhenti pada instruksi pusat yang belum tentu mempunyai arah kebijakan membantu masyarakat menghadapi pandemi.
“Masalahnya adalah mereka (cabang partai) hanya mau melayani kehendak elite pusat semata” tambahnya.
Persoalan klasik yang tidak hanya terjadi ketika mengeksekusi program pemberian bantuan di tengah pandemi melainkan juga menjelang pemilihan kandidat yang akan mewakili parpol di setiap pemilu. Segalanya kembali pada restu pusat.
Sentralisasi kebijakan yang terus diabadikan oleh partai yang tidak disadari berkali-kali telah menjatuhkan mereka pada sebuah praktik disfungsi, dimana partai politik tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dalam mewakili serta menyalurkan kepentingan masyarakat, termasuk memperoleh bantuan di tengah krisis dari para wakil mereka.
2 Komentar