Dewi Purnamasakty
Readtimes.id — Pemerintah melalui Perum Bulog mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras. Sebanyak 210 ribu ton beras akan dibagikan untuk 21.353 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) pada tahap pertama.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo mengatakan, bantuan sebelum Lebaran hingga tiga bulan ke depan ini merupakan arahan Presiden Jokowi dalam mengendalikan inflasi, mengingat permintaan bahan pangan masyarakat meningkat di tengah momentum hari besar keagamaan nasional (HBKN).
“Jadi ini kita harapkan dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat penerima bantuan,” ujarnya, Jumat (31/3).
Ia menambahkan, pendistribusian bantuan ini sudah bisa dieksekusi Bulog mulai 31 Maret 2023 dan akan disalurkan secara bertahap sesuai data Kementerian Sosial hingga Mei 2023.
Untuk itu, Arief meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendukung proses pendistribusian bantuan sehingga tepat sasaran, demi kelancaran penyaluran bantuan beras tersebut.
“Dukungan dari Pemda melalui dinas pangan dan dinas sosial sangat penting dalam pendistribusian bantuan ini agar pada saat penyaluran bantuan beras tersebut diterima oleh KPM secara tepat, pelaksanaannya lancar, tertib administrasi dan tidak terjadi kesalahan yang berakibat pada timbulnya kerugian negara,” imbuh Arief.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Isa Rachmatarwata mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan anggaran sekitar Rp8,2 triliun dari APBN untuk bantuan pangan menjelang Ramadan, terdiri dari Rp7,8 triliun untuk beras serta Rp460 miliar untuk telur dan ayam.
Untuk beras, bansos pangan akan dibagikan kepada 21,3 juta keluarga yang terdapat pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Saat ini perkiraan kami ini (bansos beras) akan ditagihkan kepada APBN Rp7,8 triliun. Setelah dibagikan Bulog, Bulog menagih ke APBN perkiraan kami Rp7,8 triliun,” ujar Isa dalam konferensi pers di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (14/3).
Sementara itu, untuk telur dan ayam akan diberikan kepada keluarga yang memiliki balita atau anak yang berpotensi mengalami stunting. Pembagian ini akan menyasar 2,1 juta keluarga berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Editor : Ramdha Mawadda
Tambahkan Komentar