Capres Istana Vs Capres Daerah

Readtimes.id– Meskipun pemilihan Presiden masih akan dilaksanakan beberapa tahun ke depan namun sinyal para tokoh yang akan meramaikan ajang perebutan kursi RI satu telah terdengar hari ini.

Sejumlah nama  Kepala Daerah seperti Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan mencuat di beberapa hasil survei nasional sebagai tokoh yang memiliki elektabilitas tinggi untuk maju dalam bursa Pilpres 2024. Sementara  itu  dari kalangan istana  nama Sandiaga Uno ( Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Tri Rismaharini (Menteri Sosial) dan Ketua DPR RI Puan Maharani juga santer diisukan akan maju sebagai  orang nomor 1 di Republik Indonesia.

Bagaimana peluangnya?

Pengamat politik Universitas Gajah Mada, Mada Sukmajati, pada readtimes.id mengatakan bahwa pada dasarnya semuanya memiliki peluang yang sama namun kembali lagi pada partai politik yang mengusungnya.

” Saya lihat seharusnya sama, namun kembali lagi bola itu akan kembali pada partai politik kita yang akan mengusung mereka. Dan menurut saya seharusnya partai dapat melihat ini sebagai alternatif baru ya, sehingga capres kita itu bukan hanya berkonsentrasi dari  wilayah Jakarta saja namun juga daerah- daerah di Indonesia ” ujar Dosen Ilmu Politik tersebut

Pihaknya bahkan menyetujui jika partai politik dapat memasangkan kedua belah pihak tersebut untuk menjadi pasangan capres dan cawapres karena melihat keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

” iya pertama yang datang dari istana pasti erat kaitannya dengan politik  dinasti dan kecenderungan dari mereka pasti memiliki skill tata kelola pemerintah yang rendah, sedangkan yang dari daerah mungkin skill teknokratiknya dapat tapi kemampuan berpolitiknya yang  kurang. Jadi ya menurut saya  bagus saja jika partai kemudian menggabungkan keduanya” tambahnya

Menurut penulis buku Politik Uang di Indonesia: Pola Patronase dan Jaringan Klientelisme pada Pileg 2014, ini memandang penggabungan tersebut  seharusnya tak hanya berhenti di pencalonan Presiden dan Wakil Presiden saja, namun juga  di penentuan kabinet kerja. 

Pada akhirnya terlepas dari istana atau daerah, masyarakat membutuhkan seorang pemimpin yang tak hanya dekat ketika proses pemilihan itu akan digelar, melainkan bagaimana setelahnya. Tak hanya menjadi pemimpin yang  mendengar  kebisingan Ibu Kota  namun juga jeritan rakyat di daerah.