Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Masalah stunting menjadi isu yang mencuat di debat pertama pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang digelar Senin malam, 28 Oktober 2024.
Awalnya isu ini menjadi pertanyaan dari calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi kepada calon Gubernur Sulawesi Selatan Danny Pomanto saat sesi tanya jawab antar paslon.
“Kepada paslon nomor 1 saya ingin menanyakan soal stunting. Karena terdapat beberapa daerah yang penanganan stuntingnnya rendah, awalnya karena ada program stop stunting, namun tiba- tiba kembali tinggi. Mungkin seperti apa bapak menangani stunting ini?,” tanya Fatma.
Pertanyaan ini kemudian dijawab Danny Pomanto dengan sejumlah prestasi yang diraihnya di nasional karena penanganan stunting di Makassar saat dia menjabat Walikota.
Adapun inovasi yang dilakukan Danny seperti program satu warung satu anak stunting, pendampingan 1.000 hari kelahiran pertama, pelibatan SKPD dan sejumlah program lain yang tak sempat dipaparkan.
Menanggapi hal tersebut, menurut Fatma penanganan stunting bukan sekadar jargon “stop stunting”, namun perlu intervensi ke lokus stunting dan penanganan preventif seperti edukasi pola hidup sehat.
Pakar Gizi Universitas Hasanuddin, Prof Veni Hadju mengatakan, penanganan stunting di kota seperti Makassar itu memang mudah karena akses untuk menjangkau masyarakat mudah, berbeda dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang sebagian masih terisolir.
“Mengapa penanganan stunting di Makassar lebih mudah, karena Makassar ini kota. Semua mudah diakses. Sehingga wajar saja jika datanya turun. Hal ini tentunya berbeda dengan kabupaten lain di Sulawesi Selatan yang sebagian masih ada wilayah terisolirnya yang sulit diakses sehingga menyebabkan angka stunting tinggi, ” ujar Veni pada Readtimes.id, Selasa 29 Oktober 2024.
Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini juga mengatakan bahwa pemerintah jangan terjebak pada data angka survei
aplikasi e-PPGBM (elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat) yang dilakukan di daerah-daerah untuk menggambarkan stunting.
“Data PPGBM diambil di daerah itu dilakukan oleh mereka yang belum tentu mempunyai pendidikan gizi sehingga belum tentu akurat. Ini berbeda dengan data nasional Survei Gizi Indonesia (SSGI) yang dilakukan oleh enumerator-enumerator yang berlatar belakang pendidikan gizi sehingga akurat,” tambah Veni.
Dia mengatakan seharusnya pemerintah Sulsel menggunakan data nasional yaitu SSGI untuk melahirkan intervensi lebih pada daerah-daerah yang angka stuntingnnya tinggi.
“Jadi sekali lagi jangan menyebutkan stunting di suatu daerah turun jika hanya berdasar data PPGBM harus SSGI. PPGBM bisa tetap digunakan hanya untuk intervensi dini saja,” ujar Veni.
Selanjutnya kata Veni, butuh lebih dari sekadar intervensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menangani stunting di Sulawesi Selatan.
“Jika para calon Gubernur hanya mengatakan melakukan intervensi OPD, saya pikir kurang. Pemimpin harus benar-benar turun langsung. Gubernur, Bupati, Walikota kalau ada rapat soal stunting jangan diwakili karena tidak semua wakilnya memahami ini, apalagi OPD di daerah, ” ujar Veni.
Dia melihat tidak semua perangkat OPD memahami urgensi stunting ini, mereka hanya mengetahui bahwa pencegahan stunting merupakan program dari pusat.
“Selain itu anggaran yang juga penting. Di Sulawesi Selatan ini PKK anggarannya hanya Rp100-Rp200 juta saja, sementara akses dan kebutuhan daerah ini beda-beda,” ujar Veni.
Dia berharap agar ke depan Sulsel bisa mengikuti jejak Bali yang memberikan anggaran lebih untuk PKK hingga Rp1 miliar per daerah. Menurut Veni, Bali dapat menjadi Provinsi yang berhasil menurunkan angka stunting juga karena didukung anggaran tinggi.
Angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih cukup tinggi, yaitu 27,4% pada tahun 2023. Angka ini mengalami kenaikan 0,02% dari tahun 2022 yang sebesar 27,2%. Sementara target nasional adalah 14,0 persen pada 2024.
Veni Hadju berharap ke depan isu stunting menjadi perhatian khusus para calon Gubernur Sulawesi Selatan untuk menghadirkan solusi yang lebih konkrit. (OM)
Editor: Ramdha Mawaddha
