Ona Mariani
Readtimes.id– Sebagai orang nomor satu di negara ini, tak mengejutkan jika setiap gerak-gerik serta ucapan Jokowi akan senantiasa menyita perhatian publik Tanah Air. Terlebih dalam era keterbukaan informasi seperti sekarang ini. Dengan cepat segala hal tentang mantan Wali Kota Solo itu dapat diketahui oleh publik dan tak jarang menuai beragam komentar.
Seperti belum lama ini misalnya, dalam sebuah video Youtube milik Sekretariat Presiden, Jokowi salah menyebut Kota Padang sebagai Provinsi Padang di sela-sela sambutannya saat mengunjungi Jalan Trans Sumatera untuk ruas Pekanbaru-Padang, Seksi Pekanbaru-Bangkinang, Kota Pekanbaru, Rabu, 19 Mei 2021.
Alhasil pidato tersebut menuai banyak komentar dari warganet. Bahkan sebagian warganet mengaitkan pidato Jokowi ini dengan tes wawasan kebangsaan (TWK) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memang saat itu sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Menurut netizen, Jokowi perlu ikut tes tersebut.
Kasus salah ucap ini bukan kali pertama dilakukan oleh Presiden. Sebelumnya Jokowi juga keliru menyebut tempat kelahiran Presiden RI pertama, Soekarno, yakni di Kota Blitar, padahal yang sebenarnya Soekarno lahir di Kota Surabaya. Selain itu ajakan untuk membeli makanan lokal Bipang Ambawang atau babi panggang dari Kalimantan Barat saat mendekati momentum mudik Hari Raya Idul Fitri yang juga sempat menimbulkan perdebatan di publik.
Menanggapi seringnya kasus salah ucap yang dilakukan oleh Presiden, Hasrullah, pakar komunikasi publik dari Universitas Hasanuddin mengatakan bahwasanya hal tersebut pada dasarnya bukan kesalahan Jokowi melainkan tim komunikasi presiden.
” Menurut saya belajar dari kasus ini Presiden harus benar-benar mulai mengevaluasi kinerja dari tim komunikasinya. Bila perlu mengangkat juru bicara atau tim komunikasi yang memahami tentang komunikasi publik dan melakukan reshuffle terhadap anggota tim yang tidak kompeten dan teliti. Karena begini, apa yang sejatinya sudah terlontar di publik oleh seorang tokoh publik, akan sulit ditarik kembali meskipun ada mekanisme ralat, klarifikasi dan sejenisnya, ” ujar dosen Ilmu Komunikasi Unhas tersebut.
Selanjutnya pihaknya juga menyarankan bahwa sejatinya seperti bahan pidato Presiden, maupun kutipan-kutipan sosial media Presiden, bila perlu harus melalui tiga meja terlebih dahulu untuk dilakukan koreksi sebelum sampai di tangan Presiden, untuk menghindari adanya kesalahan dan menimbulkan kegaduhan publik.
” Kita harus pahami bahwa sebagai seorang kepala negara tentu Jokowi memiliki jadwal yang sangat padat, sehingga dia akan mempercayakan segala hal yang berbau teknis kepada timnya, termasuk soal pembuatan naskah pidato itu. Sehingga sudah sewajarnya jika tim komunikasi Presiden mempersiapkan itu dengan baik, memahami serta mempertimbangkan betul segala bentuk dampak yang keluar dari ucapan seorang Jokowi sebagai Presiden. Sehingga tidak berujung pada mempermalukan kepala negara seperti itu, ” tambahnya.
Terlepas dari itu publik juga harus cerdas dalam memahami setiap konteks wacana yang tengah bergulir, kekeliruan dalam setiap ucapan Presiden mungkin adalah sesuatu yang memang patut untuk dikoreksi mengingat apa yang disampaikan oleh seorang Presiden secara tidak langsung adalah sarana untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat, namun demikian jangan sampai hal tersebut lantas merongrong kesatuan dan persatuan publik dengan terjebak pada narasi-narasi yang sifatnya cenderung mengarah politik identitas yang sengaja digulirkan oleh kelompok-kelompok tertentu.
1 Komentar