Di Balik Wacana Penundaan Pemilu Cak Imin

Readtimes.id– Setelah disorot karena hubungannya dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sempat menghangat, kini Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali disorot karena usulannya terkait penundaan jadwal Pemilu. Ada apa dengan Cak Imin?

Seperti yang diketahui dalam beberapa bulan terakhir, Ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini kerap memperlihatkan dirinya saat safari politik di beberapa daerah, bertemu masyarakat, kelompok Nahdliyin, serta para kiai di sejumlah daerah. 

Dia bahkan kerap membagikan aktivitasnya di media sosial twitter miliknya @cakimiNow. Selain itu, ia juga kerap memperlihatkan dukungan kelompok masyarakat di berbagai daerah agar dia maju di kontestasi Pilpres yang sesuai jadwal akan diselenggarakan 14 Februari 2024 itu. 

Baca Juga : Cak Imin yang Terus Terang

Kendati demikian pada rabu, 23 Februari di kompleks parlemen, Senayan pihaknya justru mengusulkan agar Pemilu 2024 ditunda antara satu hingga dua tahun.

Hal ini menurutnya  karena ekonomi masyarakat  belum sepenuhnya pulih akibat pandemi Covid-19. Menurut dia, pelaksanaan Pemilu yang rencananya akan digelar pada Februari 2024 itu juga berpotensi menimbulkan konflik karena pandemi.

“Oleh karena itu dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” ujarnya  pada awak media.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah menilai ada kemungkinan pernyataan atau usulan Cak Imin itu untuk memantik popularitas. Kendati demikian hal itu harus melihat konteks atau kondisi PKB atau Cak Imin  saat ini. 

“Jika tidak ada, maka usulan itu bisa saja murni pemikiran Muhaimin,” terang Dedi secara tertulis kepada readtimes.id, Kamis (24/2).

Kendati demikian, Dedi memandang usulan Muhaimin kontra produktif bagi kelangsungan demokrasi dan hak publik dalam menentukan regenerasi politik. Di sisi lain, menunda Pemilu punya konsekuensi yang tidak kecil, dan jelas akan merusak tata kelola pemerintahan yang terbuka.

“Muhaimin seharusnya mendukung adanya regenerasi politik yang jauh lebih sehat, bukan justru mengerdilkan hak publik paling dasar, yakni melakukan pemilihan sesuai amanah konstitusi,” tambahnya.

Namun, jika melihat wacana memajukan Pemilu hingga dua tahun ke depan yang sebelumnya sudah mengemuka dan dianggap hanya wacana, bukan rencana pemerintah, menurutnya Cak Imin tengah memantik polemik agar namanya kembali diperbincangkan.

“Muhaimin mungkin saja sedang memantik polemik untuk membangun opini agar namanya kembali ramai dalam perbincangan, itu mungkin saja,” tambahnya.

Sebelumnya dalam survei Litbang Kompas terbaru pada 17-30 Januari 2022, nama Cak Imin tidak masuk dalam Capres pilihan. Begitu pula dengan partai yang dinakhodainya, meski mencatatkan adanya peningkatan elektabilitas dibandingkan hasil survei Oktober 2021, namun masih berada di papan tengah. 

Pada survei tersebut, elektabilitas PKB tercatat sebesar 5,5 persen. Angka ini di bawah  elektabilitas partai  non-pemerintah yakni Demokrat yang melejit ke angka 10,7 persen pada survei tersebut.

Editor : Ramdha Mawadda