Di Balik Wacana Presiden Tiga Periode

Readtimes.id– Wacana Presiden tiga periode tidak hanya menggoda akhir kepemimpinan Jokowi, melainkan juga di kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono.

Wacana tiga periode ini datang dari kelompok yang mengatasnamakan diri sebagai relawan Jokowi-Prabowo ( Jok-Pro 2024). Gaungan ini muncul di tengah hangatnya pembahasan amandemen terbatas tentang Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang mendapat dukungan penuh dari PDIP. 

Di masa SBY, wacana ini dilontarkan Ruhut Sitompul yang kala itu masih menjabat anggota DPR dari partai Demokrat, di saat Dewan Perwakilan Daerah (DPD)  getol mendorong amandemen konstitusi untuk memperkuat peran  DPD. Namun, wacana tersebut berakhir seperti kerikil yang kemudian ditepis dan disingkirkan sendiri oleh tuannya.  

Baik SBY maupun Jokowi, sampai hari ini pada dasarnya memiliki kesamaan sikap untuk tidak menerima gagasan tiga periode tersebut. Alasan karena melanggar konstitusi yang ada, di mana membatasi masa jabatan Presiden hanya dua periode saja. Selain itu, belajar dari sejarah bangsa  yang pernah menerapkan demokrasi terpimpin serta 32 tahun masa orde baru nampak masih menjadi argumentasi kuat mengapa gagasan tersebut ditolak mentah-mentah.

Hal serupa yang juga menjadi dasar penolakan Muzayyin Arif,  legislator Sulsel dari Partai Keadilan Sejahtera.  Muzayyin memandang, selain mengkhianati reformasi, gagasan tersebut pada dasarnya merupakan wujud dari kemunduran demokrasi. 

Wakil Ketua DPRD Sulsel ini juga menganggap bahwa wacana ini sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang cari muka. Pihak ini ingin dianggap paling mendukung Presiden, namun menggunakan cara yang primitif. 

“Bukan sekadar banyolan, bisa saja ini serius tapi sangat primitif dan tidak tahu malu,” ujarnya dalam keterangan tertulis kepada readtimes.id. 

Hal itu diungkapkan Muzayyin dengan menimbang kondisi bangsa yang tengah dilanda krisis. Menurutnya, tidak pantas untuk kemudian berpikir tentang bagaimana cara  untuk melanggengkan kekuasaan. Bahkan menurutnya, dalam kondisi demikian wajar jika rakyat marah dengan wacana tersebut. 

“Saya kira sangat  wajar kalau rakyat marah,  dan kami pun pasti ikut bersama rakyat,” tambahnya.

Seperti yang diketahui, menurut survei terakhir yang dirilis Saiful Mujani Research Center (SMRC) menyebutkan bahwa 74 persen masyarakat Indonesia menghendaki Presiden dua periode saja, dan 52,9 persen publik tidak setuju jika Presiden Jokowi maju untuk ketiga kalinya.

Dengan persentase tersebut jelas bahwa mayoritas masyarakat pada dasarnya tidak sepakat dengan gagasan presiden tiga periode. Gagasan yang jelas ditolak sendiri oleh para tuannya,  sekaligus gagasan yang nampak jelas menjadikan amandemen konstitusi nampak sebagai sebuah permainan.