Hari Perempuan Internasional, Aliansi IWD Soroti Kebijakan Pemerintah Sulsel yang Tidak Berpihak Kepada Perempuan

Readtimes.id–Peringatan hari Internasional Women’s Day (IWD) di Makassar menyoroti kebijakan pemerintah Sulawesi Selatan yang tidak berpihak pada perempuan.

Berdasarkan catatan pemantauan Gerak IWD Sulawesi Selatan, sejak pengesahan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tahun 2022, terdapat 48 kasus kekerasan seksual yang didominasi oleh kasus pemerkosaan anak.

Namun hingga saat ini, kasus tersebut tidak sampai ke persidangan. Menurut Suryani selaku anggota Gerak IWD Sulsel menjelaskan UU TPKS yang sudah disahkan belum terealisasi dengan baik.

“Sudah disahkan tapi implementasinya harus didorong secara maksimal. kita lihat di media masih terjadi kekerasan seksual, jangan kita lihat korban sebagai angka. Meskipun hanya 1 korban tapi dia adalah manusia dan dia wajib dilindungi oleh Pengambil kebijakan dalam hal ini pemerintah Sulawesi Selatan,” ujarnya saat demonstrasi di Center Point Of Makassar, Jumat (8/3/2024).

Bentuk kekerasan lain dari kebijakan pemerintah dapat dilihat dari perampasan wilayah tangkap warga untuk dijadikan proyek reklamasi Makassar New Portal (MNP) dan Center Point Of Indonesia (CPI).

Perempuan nelayan dari pesisir Makassar seperti Tallo, Kodingareng, dan Lae-Lae harus berhimpitan dengan proyek MNP dan CPI.

“Dari aksi ini kita dorong Pemerintah Kota Makassar untuk merumuskan kebijakan konflik agraria dan semua korban kekerasan dapat dipedulikan,” imbuhnya.

Lanjut Suryani, dirinya berharap Pemerintah. tidak hanya fokus membuat peraturan untuk tambang dan pembangunan infrastruktur tetapi juga harus memperhatikan masalah ketidakadilan perempuan.

“Isu perempuan itu selalu di nomor duakan, dan kami harap dengan adanya aksi ini bahwa suara saat ini menjadi perhatian khususnya pemerintah Sulsel,” tuturnya.

Editor: Ramdha Mawadha