Andri
Readtimes.id– Semakin ke timur, Indonesia semakin gelap. Begitu anekdot yang berkembang dari rakyat belahan timur Indonesia, mewakili perasaan akan realitas keseharian bagi persoalan pemenuhan kebutuhan listrik warga. Peristiwa pemadaman listrik yang terus berulang dan terjadi selama bertahun-tahun membuat sebagian rakyat negeri ini bertanya-tanya, kapan mereka terbebas dari persoalan krisis listrik yang masih kerap terjadi?
Padahal di sebagian wilayah timur tersimpan harta karun nikel Indonesia. Nikel menjadi bahan baku utama komponen logam baterai listrik yang kini menjadi primadona dunia, seiring dengan pesatnya pertumbuhan teknologi transportasi listrik, dan diprediksi akan terus berkembang pada masa akan datang.
‘Tentu ini sebuah paradoks, layaknya ayam mati di lumbung padi’. Analogi itu disampaikan Anwar Hafid, Bupati Kabupaten Morowali 2007-2018 yang kecewa melihat krisis listrik masih terjadi di Morowali. Padahal, kabupaten ini adalah salah satu penghasil nikel terbesar di Indonesia.
Bagi Anwar Hafid yang kini menjadi anggota DPR RI dari dapil Sulawesi Tengah, pemerintah tidak boleh tinggal diam menyaksikan realitas yang ada. Ia mendesak kementerian BUMN untuk turun tangan.
“Menteri BUMN harus turun tangan mendesak PLN sebagai salah satu badan usaha negara, agar mengatasi krisis listrik di Morowali, Sulawesi Tengah yang sudah berlarut-larut,” ujarnya.
Jika PLN belum mampu mengatasi persoalan tersebut karena transmisi listrik di Kecamatan Bungku baru rampung sekitar 2023, maka solusinya PLN bisa melakukan amandemen kontrak daya dengan PT IMIP untuk menambah pasokan daya minimal 10 Megawatt.
“Masyarakat sangat menderita dengan kondisi krisis listrik yang terjadi,” tegas Anwar Hafid kepada Readtimes.id.
Janji PLN
“PLN akan membangun jaringan kelistrikan di wilayah-wilayah yang belum teraliri listrik dalam waktu dekat. Namun, butuh waktu yang tidak sebentar untuk merampungkan pembangunan jaringan kelistrikan tersebut”, kata Kepala Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Unit Kolonodale, Desnar Sabudu seperti yang dikutip dari Antara (11/6). Kalimat di atas disampaikan saat berdialog dengan Bupati Morowali Utara dr. Delis Julkarson Hehi dan sejumlah perwakilan unit pelaksana Proyek Pembangkitan dan Jaringan (UPP Kitring) Sulteng, di Kantor Bupati Morowali Utara.
Krisis listrik yang masih terjadi di Morowali Utara, kabupaten pemekaran dari Morowali, semakin menimbulkan tanda tanya akan keseriusan PLN dalam menangani berbagai persoalan listrik di dua kabupaten yang menjadi lumbung nikel Pulau Sulawesi tersebut.
Apalagi, beberapa hari sebelumnya (Antara; 8/6) Direktur Bisnis Regional Sulawesi Maluku, Papua dan Nusa Tenggara (Sulmapana) PLN, Syamsul Huda pada acara Customer Smelter dan Stakeholder Gathering di Sulawesi Tenggara menegaskan, sesuai dengan RUPTL 2021–2030 PLN akan menambah kapasitas pembangkit sebesar 3.698 Maegawatt, di mana 58 persen merupakan EBT.
Untuk meyalurkan daya listrik tersebut, PLN juga akan membangun 7.052 kilo meter sirkuit (kms) Saluran Udata Tegangan Tinggi (SUTT) dengan 4.702 Megavolt Ampere Gardu Induk yang tersebar di seluruh Sulawesi.
“Pertanyaan kami sebagai warga, jika PLN begitu bersemangat mendorong kecukupan listrik bagi industri, mengapa pembangunan transmisi untuk kebutuhan warga dan rumah tangga begitu lambat di Morowali dan Morowali Utara? Bahkan pihak swasta lebih agresif dengan memiliki sistem jaringan listrik mandiri lewat pembangunan sejumlah PLTU oleh perusahaan,” terang Arif Ibrahim, salah satu tokoh pemuda Morowali Utara.
Keluhan masyarakat akan lambatnya penanganan persoalan listrik tersebut, utamanya pembangunan jaringan dan transmisi kelistirikan di kedua kabupaten ini sangat masuk akal. Layaknya penegasan yang disampaikan bupati Morowali Utara dr. Delis Julkarson Hehi, ‘masyarakat yang sangat menggantungkan hidup dari pasokan listrik untuk mencari rezeki dan kebutuhan keseharian’.
Menteri BUMN Harus Turun Tangan
Tuntutan yang disampaikan Anwar Hafid dan warga akan persoalan krisis listrik sudah sewajarnya mendapat perhatian serius dari kementerian BUMN. Terutama Menteri BUMN, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan bagi rakyat Indonesia di belahan timur.
Karena, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan BUMN dengan aset dan penghasilan tertinggi yang tidak main-main, angka aset mencapai Rp1,58 kuardriliun atau meningkat sebanyak Rp275 trilun dibanding lima tahun lalu yang hanya sebesar Rp1,31 kuardriliun.
Sementara itu keuntungan PLN sepanjang tahun 2020 saja, tercatat mencapai Rp6 triliun yang diperoleh dari efisiensi operasional. Begitu besarnya keuntungan dan aset yang dimiliki PLN sudah semestinya diikuti rasa tanggung jawab untuk bekerja lebih optimal menerangi Indonesia Bagian Timur.
“Tidak ada alasan bagi PLN terutama Menteri BUMN untuk tidak bekerja lebih cepat mewujudkan janji terang di kawasan Timur Indonesia. Karena itu, saya berharap Menteri BUMN bisa mengambil langkah strategis bagi percepatan pembangunan transmisi dan segala kebutuhan agar krisis listrik tidak lagi terjadi”, tutup Anwar Hafid.
Tambahkan Komentar