KPU Dinilai Gagal Antisipasi Permasalahan Penggunaan Sirekap

Readtimes.id– Penggunaan Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap) akhir-akhir ini menuai banyak kritik dari masyarakat. Hal ini dinilai karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak siap dalam mengantisipasi tantangan dalam implementasi keterbukaan data pemilu, termasuk dalam menjalankan Sirekap.

Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Arfianto Purbolaksono, dalam diskusi publik rutin TII, The Indonesian Forum Seri 105 mengungkap bahwa adapun salah satu persoalannya adalah lemahnya sumber daya manusia.

“Akan tetapi, persoalan masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur seharusnya dapat ditanggulangi oleh KPU jauh sebelum implementasi Sirekap pada Pemilu 2024 ini,” kata Arfianto dalam keterangan resmi yang diterima Readtimes pada Kamis, 29 Februari 2024.

Selain itu, yang menjadi sorotan Arfianto adalah sosialisasi tentang penggunaan Sirekap. Menurutnya, KPU harus memberikan sosialisasi dan bimbingan teknis yang baik kepada petugas KPPS sehingga bisa meminimalisir persoalan teknis di lapangan.

Dalam diskusi yang berlangsung secara daring tersebut, hadir juga Imron Zuhri selaku Chief Technology Office (CTO) dari Dattabot, yang menambahkan bahwa Sirekap sebetulnya bukan aplikasi yang rumit dan permasalahan yang dihadapi juga bukan permasalahan baru. Sebelumnya, KPU pernah melakukan evaluasi terhadap penggunaan Sirekap di tahun 2020, sehingga hal-hal seperti ini bisa diantisipasi.

“KPU seharusnya dapat transparan dan membuka seluas-luasnya kepada publik terkait persoalan teknis dari penggunaan Sirekap. Hal ini penting agar kita semua dapat memberikan masukkan kepada KPU untuk perbaikan Sirekap ke depannya,” kata Imron.

Pembicara lainnya, Lucius Karus, peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI) mengatakan bahwa persoalan penyelenggaraan pemilu bukan hanya sekedar teknis Sirekap.

Menurut Lucius, lebih jauh KPU nampaknya tidak terlalu memperhatikan kualitas penyelenggaraan Pemilu 2024.

“KPU terlihat seperti kejar target dan kejar tayang saja tanpa mau memastikan bahwa mereka punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga kualitasnya,” tuturnya.

Editor: Ramdha Mawaddha