Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Artikel ini membahas mengenai ableism di kampus dan mengapa kita khususnya akademisi dan pengelola pendidikan perlu menghindarinya. Saya mengawali tulisan ini dengan kisah Michael Ain, seorang dokter bedah ortopedi anak yang juga penyandang disabilitas.
Untuk menjadi dokter bedah, Ain yang memiliki tinggi 1,22 meter, berkali-kali ditolak berbagai sekolah kedokteran karena kekhawatiran mengenai kemampuan fisiknya. Mereka khawatir Ain tidak akan bisa menjangkau tempat tidur pasien atau tidak cukup kuat untuk menjalankan prosedur medis. Namun, Ain tetap berusaha meyakinkan mereka dengan menawarkan solusi seperti menggunakan bangku tambahan, namun tetap ditolak. Ain sangat sedih, marah, dan merasa terjebak, karena alasan penolakannya tidak berdasar dan di luar kendalinya.
Namun, Ain tidak menyerah. Ia mendaftarkan diri ke lebih dari 20 sekolah kedokteran sebelum akhirnya diterima di Albany Medical College (AMC). Diterimanya Ain di AMC bukan berarti ia tidak lagi menghadapi hambatan. Saat melamar program residensi bedah ortopedi, Ain kembali ditolak oleh 14 program. Para penanggung jawab program residensi blak-blakan mengatakan bahwa Ain tidak akan mampu secara fisik melakukan pekerjaan sebagai dokter bedah. Ain tidak putus asa dan memutuskan untuk menjalani residensi pediatrik selama 1 tahun di University of California, Irvine, hingga akhirnya diterima di program bedah ortopedi di AMC.
Keberhasilan Ain membuka pandangan baru bahwa seseorang dengan kondisi fisik berbeda juga dapat menjadi dokter bedah yang kompeten. Konstruksi ableism yang hegemonik mengalami retakan-retakan, salah satunya oleh upaya Dr. Ain. Kampus yang selama ini dikuasai the abled people, mulai membuka ruang partisipasi menjadi lebih terbuka dan membuat difabel bisa turut mengakses pendidikan terbaik sama seperti non-difabel lainnya.
Ableisme atau abelisme senada dengan rasisme, dengan perilaku yang disebut ableist. Orang-orang abelis yang mengatur tata kelola pendidikan telah menghambat banyak orang dengan disabilitas untuk mendapatkan layanan pendidikan yang setara. Sudah lama kebijakan Sekolah Luar Biasa sebagai bentuk segregasi dalam pendidikan diterapkan. Sudah lama desain arsitektur yang tidak akses dari mulai rumah, gedung, pabrik sampai sarana olahraga dan berbagai infrastruktur menyulitkan orang disabilitas untuk mengaksesnya secara setara. Setidaknya, jika orang dengan disabilitas memaksakan diri untuk menikmati desain abelis, maupun cara berpikir abelisme, maka ia harus berjuang lebih keras—seperti dilakukan Dr. Michael Ain—serta mendapatkan perlakuan stigmatik.
Sepuluh tahun lalu, masih banyak perguruan tinggi yang terang-terangan menolak orang disabilitas, yang saat itu disebut: tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tuna-tuna lainnya. Saat ini, pemikiran sudah jauh berkembang menjadi lebih humanis. Cara pandang pada istilah-istilah yang dianggap abelis sudah lebih ramah pada orang-orang disabilitas. Perubahan paradigma ini membawa pada perubahan cara berpikir dan produksi pengetahuan yang lebih ramah disabilitas.
Desain arsitektur dan manufaktur telah menjadikan tubuh orang disabilitas sebagai standar dalam mendesain sesuatu sehingga menyebabkan suatu bangunan menjadi lebih aksesibel bagi lebih banyak orang. Desain ini kemudian disebut ‘desain universal’ dan terus menerus menciptakan desain bukan hanya arsitektur tapi juga sampai pada desain teknologi dan digital yang lebih akses, baik bagi orang buta, tuli, orang dengan disabilitas fisik, bahkan disabilitas intelektual.
Keberadaan orang disabilitas di perguruan tinggi seharusnya bisa membawa banyak perubahan, bukan hanya pada cara berpikir, melainkan juga pada perilaku antarorang dan sistem pembelajaran, desain riset, serta produk-produk lainnya. Cara berbahasa pun bisa lebih beragam dengan hadirnya mahasiswa maupun dosen-dosen tuli yang menggunakan bahasa isyarat.
Marilah kita bersama-sama menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan tidak abelis, sehingga setiap orang, termasuk mereka dengan kondisi fisik, mental, atau sensorik yang berbeda, dapat memperoleh kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan tinggi dan mengembangkan potensi terbaiknya.
Di setiap kampus seharusnya berdiri pusat layanan dan studi disabilitas. Pusat ini bertujuan melakukan penilaian diri (profile assessment) bagi mahasiswa dengan disabilitas. Penilaian ini bukan hanya mengenai kondisi fisik, sensorik, intelektual, dan mental, tapi juga kemampuan fungsional mereka. Orang dengan disabilitas sering menggunakan alat bantu untuk mobilitas, komunikasi, belajar, dan bekerja, namun tidak semua dapat mengaksesnya dengan mudah.
Hasil asesmen ini akan memberikan rekomendasi untuk memenuhi dan menyesuaikan kebutuhan belajar mahasiswa disabilitas. Penolakan menerima mahasiswa disabilitas, termasuk di jurusan kedokteran dan sains lainnya yang cenderung biomedis, seharusnya tidak terjadi tanpa dasar yang bersumber dari asesmen personal. Penolakan tanpa asesmen tersebut besar kemungkinan didasari oleh prasangka stigmatik.
Pihak rektorat juga perlu memperkuat komitmen inklusivitas agar tidak ada yang tertinggal dengan menyiapkan anggaran khusus untuk redesain bangunan fisik serta membiayai riset-riset disabilitas. Pimpinan dan dosen di setiap fakultas juga harus menjamin aksesibilitas fisik dan ketersediaan anggaran untuk penyesuaian demi sistem pendidikan yang lebih inklusif bagi orang disabilitas.
Sudah saatnya kita bersama-sama memastikan tidak ada lagi mahasiswa atau civitas akademika yang ditolak atau terpinggirkan di kampus-kampus kita. Mari kita serentak mewujudkan kampus yang ramah, adil, dan setara bagi seluruh warga, termasuk mereka yang memiliki kondisi fisik, mental, intelektual dan sensorik berbeda. Dengan semangat kemanusiaan yang tinggi, kemampuan kita sebagai akademisi, dan komitmen bersama, kita pasti dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang benar-benar inklusif dan anti-ableisme.
Penulis : Dr. Ishak Salim, MA.
Kepala Pusat Disabilitas Universitas Hasanuddin
Tambahkan Komentar