Megawati dan Masa Depan BRIN

Readtimes.id– Latar belakang Megawati sebagai politisi menimbulkan kekhawatiran tatkala Presiden melantiknya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Independensi badan riset negara pun dipertanyakan.

Krusial, mengingat dalam fungsinya seperti yang tertuang dalam Pasal 3 Perpres No 78 Tahun 2021, ke depan BRIN akan membantu Presiden dalam penyusunan rekomendasi perencanaan pembangunan nasional. Di lain sisi membantu dalam perumusan dan penetapan kebijakan di bidang riset dan inovasi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sejumlah fungsinya yang menuntut sosok yang lama berkecimpung dalam bidang riset, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang kemudian diterangkan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin, Deddy T. Tikson.

“Dalam riset pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi itu ada nilai yang mesti diikuti, di mana sifatnya netral dan hanya berpihak pada kebenaran akademik. Maka orang- orang yang berkecimpung di dalamnya harus orang- orang yang bebas nilai atau kepentingan di luar kepentingan pengembangan akademik ,” terangya.

Hal yang menurutnya tidak hanya berlaku untuk pihak-pihak yang terjun langsung dalam melakukan riset, melainkan mereka yang juga berada pada pucuk pimpinan yang dalam hal ini bertugas memberikan arahan.

“Jika mau belajar dari negara-negara luar, rata-rata yang menjadi pemimpin di bidang riset negara jelas adalah mereka yang diakui hasil risetnya, bukan politiknya. Maka seharusnya yang memimpin badan riset kita adalah mereka yang pernah memegang menjadi Kepala sebuah lembaga riset,” tambahnya.

Menurutnya ini penting diperhatikan, terlebih ke depan ketika riset yang dikoordinir oleh BRIN ini adalah riset yang digunakan dalam merumuskan kebijakan nasional. Maka, selain harus memahami masalah yang ada di lapangan, para pimpinan atau dewan pengarah juga harus memahami dan menguasai langkah dan metode riset untuk menghasilkan data atau kesimpulan riset yang tepat untuk dapat dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan publik.

Lebih jauh ketika disinggung mengenai masa depan BRIN dan riset nasional, Deddy mengungkapkan ke depan Indonesia harus menerapkan prinsip ” link and match ” yakni antara dunia pendidikan, pengembangan teknologi, pengembangan sains, dengan pengembangan industri untuk bisa menghasilkan dampak yang optimal terhadap kemajuan negara.

Bahkan pihaknya juga menyarankan agar sebaiknya ditiadakannya lembaga penelitian dan pengembangan (litbang) yang terdapat di Kementerian maupun daerah jika kemudian ternyata tidak memberikan kontribusi atau sengaja tidak digunakan sebagai acuan dalam merumuskan sebuah kebijakan kementerian atau lembaga.