RT - readtimes.id

OTT Kabasarnas, Koalisi Masyarakat Sipil Nilai Pimpinan KPK Tidak Perlu Minta Maaf ke TNI

Doc. Istimewa

Readtimes.id– Permohonan maaf pimpinan KPK terkait penetapan tersangka Kabasarnas Marsdya Henri Alfiandi dan Koorsmin Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanti menuai berbagai reaksi. Menurut Koalisi Masyarakat Sipil, Pimpinan KPK tidak seharusnya meminta maaf.

“Kami menilai, langkah KPK yang meminta maaf dan menyerahkan kasus dugaan korupsi Kabasarnas dan Koorsmin Kabasarnas kepada Puspom TNI merupakan langkah yang keliru dan dapat merusak sistem penegakan hukum pemberantasan korupsi di Indonesia,” sebut Koalisi Masyarakat Sipil dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/7).

Menurut koalisi ini, KPK seharusnya bisa menggunakan UU KPK sebagai pijakan dan landasan hukum dalam memproses militer aktif yang terlibat dalam kasus korupsi.

Mereka menambahkan, KPK dapat mengabaikan mekanisme peradilan militer dengan dasar asas lex specialis derogat lex generalis (UU yang khusus mengesampingkan UU yang umum).

“KPK harusnya mengusut kasus ini hingga tuntas dan tidak perlu meminta maaf. Permintaan maaf dan penyerahan perkara kedua prajurit tersebut kepada Puspom TNI hanya akan menghalangi pengungkapan kasus tersebut secara transparan dan akuntabel. Lebih dari itu, permintaan maaf dan penyerahan proses hukum keduanya tersebut bisa menjadi jalan impunitas bagi keduanya,” tambahnya.

Koalisi Masyarakat Sipil menganggap aneh jika KPK tidak menetapkan Kabasarnas dan anak buahnya sebagai tersangka. Sebab, tindak pidana korupsi yang dilakukan tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer.

“Akan menjadi aneh jika KPK justru tidak mentersangkakan Kabasarnas dan anak buahnya, padahal dalam perkara ini mereka berdua diduga sebagai penerima suap. Mereka yang sudah menjadi tersangka tidak bisa mendalilkan bahwa penetapan tersangka terhadap mereka hanya bisa dilakukan oleh penyidik di institusi TNI karena dugaan korupsi ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan institusi TNI dan kepentingan militer,” pungkasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan pada Selasa (25/7). Setelah lakukan pemeriksaan, KPK menetapkan Henri Alfiandi dan Afri Budi Cahyanto sebagai tersangka dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di Basarnas.

Henri dan Afri diduga telah menerima suap Rp 999,7 juta dari Mulsunadi dan Rp 4,1 miliar dari Roni. Selain itu, Henri dan Afri diduga telah menerima suap total Rp 88,3 miliar dari sejumlah vendor sejak 2021 hingga 2023.

Editor: Ramdha Mawaddha

Avatar

Jabal Rachmat Hidayatullah

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: