Ona Mariani
Readtimes.id– Pandemi Covid-19 menghadirkan tantangan baru bagi terwujudnya agenda pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs), salah satunya dari segi pendanaan yang makin besar. Bahkan kini secara global naik sebesar 70 persen.
Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma’ruf Amin dalam acara Indonesia’s Sustainable Development Goals Annual Conference 2021, Selasa (23/11), seperti yang dilansir dari Antara.
“Dengan adanya pandemi, kebutuhan pendanaan SDGs di tingkat global diperkirakan meningkat sebesar 70 persen,” ujarnya
Oleh karena itu, untuk menjamin ketercapaian tujuan SDGs menurutnya membutuhkan kolaborasi lintas sektor, baik di tingkat global, nasional, daerah, maupun tingkat desa untuk melakukan inovasi pembiayaan guna menjamin terwujudnya SDGs.
Adapun pada tataran global, Presidensi G-20 Indonesia menurutnya dapat menjadi momentum yang baik untuk mengusung tercapainya agenda SDGs ini. Selain kolaborasi inovasi pembiayaan, kolaborasi juga dibutuhkan untuk menyeimbangkan aspek sosial, ekonomi, lingkungan dan tata kelola yang tak lain merupakan empat pilar utama dalam tujuan pembangunan berkelanjutan.
Selain itu Wapres juga menghimbau agar pencapaian tiap -tiap tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia dilakukan sesuai dengan konteks Indonesia. Dalam tujuan mengentaskan kemiskinan ekstrem secara global pada tahun 2030 misalnya, Presiden Jokowi telah memberikan arahan agar target mengatasi kemiskinan ekstrim dicapai lebih awal dengan target nol persen pada 2024.
“Pada prinsipnya, kita harus terus memastikan SDGs dicapai dengan upaya inklusif, no one left behind, sehingga tidak satu pun orang, wilayah , maupun negara yang tertinggal,” ujarnya.
Arus Utama Pembangunan Nasional
Senada dengan arahan Wapres, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, dalam sambutannya pada konferensi SDGs ini juga menegaskan tidak akan menurunkan target pencapaian SDGs yang telah ditetapkan pada 2030.
Bahkan sebagai wujud komitmen, agenda SDGs telah diarustanamakan pada pembangunan nasional.
“Komitmen tersebut tentunya memerlukan tata kelola kelembagaan dan mekanisme kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dan pendekatan yang tidak business as usual,” kata Suharso.
Ini yang kemudian dalam perhelatan konferensi tahunan SDGs , pihaknya mengklaim selalu melibatkan peran berbagai pihak seperti ormas, media, filantropi, dunia usaha, hingga industri.
Lebih jauh pihaknya bahkan juga mengaku dalam konferensi tahun ini, juga melibatkan duta kampus dari 11 SDGs Center . Kombinasi pendekatan antara edukasi, entertainment, serta teladan nyata implementasi SDGs terbukti cukup efektif untuk dipahami generasi muda.
Selain itu, hingga kini juga telah terdapat 31 provinsi yang menetapkan rencana aksi daerah SDGs dengan peraturan gubernur. Pihaknya mengaku untuk mendukung aksi ini, pemerintah menggandeng sejumlah institusi untuk memberikan penyaluran pendanaan untuk aksi-aksi tersebut.
Menyoal ini, Wapres berharap sebagai koordinator pelaksanaan SDGs, Bappenas, dapat terus menyelaraskan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan SDGs. Menurutnya ini penting untuk menghindari tanggungan krisis kemanusiaan yang lebih besar di kemudian hari.
“Waktu kita makin pendek, terlambat bukanlah suatu pilihan, karena terlalu besar krisis kemanusiaan yang akan kita tanggung dan pertaruhkan,” ujarnya.
Tambahkan Komentar