I Luh Devi SaniaReadtimes.id—Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengupayakan perluasan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan tujuan agar petani di provinsi tersebut dapat memperoleh tanah untuk bertani.
“Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemprov Sulteng di masa kepemimpinan Gubernur Rusdy Mastura saat ini ialah bagaimana memberikan lahan kepada petani dengan menempuh skema perluasan TORA,” ucap Tenaga Ahli Gubernur Sulteng Ridha Saleh, di Palu, Jumat.
TORA merupakan salah satu program nasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, kata Ridha Saleh, Gubernur Sulteng Rusdy Mastura berkomitmen untuk memperkuat program tersebut untuk kepentingan masyarakat, dengan skema perluasan TORA di wilayah Sulteng.
“Jadi Pemprov Sulteng berupaya memperluas objek TORA, jadi tidak hanya terfokus pada tanah-tanah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam skema TORA itu,” ungkap dia.
Karena itu, kata Ridha Saleh, Pemprov Sulteng akan mengidentifikasi perkebunan-perkebunan sawit dan sebagainya yang ada di wilayah Sulteng, namun tidak memiliki Hak Guna Usha (HGU).
“Perkebunan sawit yang saat ini sudah eksisting, namun diduga tidak memiliki HGU, bahkan berkonflik dengan tanah milik masyarakat petani,” ujarnya.
“Jadi tanah yang dimiliki oleh perusahaan, namun berkonflik dengan masyarakat mengenai tanah tersebut, serta tidak memiliki basis legalnya,” kata Ridha Saleh yang merupakan Komisioner Komnas-HAM.
Pemprov Sulteng juga mengidentifikasi lahan-lahan HGU yang sebelumnya dikelola oleh perusahaan dan saat ini tidak lagi diperpanjang kontak HGU-nya.
Salah satu dari lahan-lahan tersebut adalah lahan HGU yang sebelumnya dikelola oleh PT Hasfarm di Kabupaten Sigi, dan di dataran Lembah Napu di Kabupaten Poso.
“Itu juga akan dijadikan sebagai objek TORA, ini merupakan bentuk upaya Pemerintah Provinsi Sulteng agar bagaimana petani dapat lahan dengan sertifikatnya,” sebut Ridha Saleh.
Tambahkan Komentar