RT - readtimes.id

Pendidikan Politik, Ke Mana Arah Partai Politik Kita?

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tokoh dan partai politik tak jarang membuat masyarakat cenderung pragmatis dalam merespon aktivitas maupun isu politik yang sedang berkembang. 

Hal ini tak lain disebabkan oleh tindakan para aktor politik yang kerap menjauhkan politik dari makna yang sebenarnya, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Alih-Alih mewujudkan cita-cita ideal politik, para aktor lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga atau golongan di atas kepentingan masyarakat. Tak ayal, hal ini kian meneguhkan pemikiran publik bahwa politik hanyalah sebatas kepentingan untuk berkuasa belaka dan tidak lebih dari itu. Sehingga, wajar jika hubungan antara publik dan mereka yang terpilih sebagai pemimpin juga sebatas hubungan transaksional menjelang pemilihan.

Partai politik yang sejatinya berfungsi sebagai wadah dimana seharusnya masyarakat memperoleh pendidikan politik minimal dari gagasan-gagasan yang dicetuskan oleh kadernya, nampak tak berjalan sebagaimana mana mestinya, untuk itu penyusunan kurikulum pendidikan politik dalam sebuah kepengurusan partai dalam hal ini mutlak menjadi hal yang perlu untuk dievaluasi atau bahkan dipertanyakan keberadaannya. Ini penting, karena kurikulum pendidikan politik disertai implementasi yang matang dalam sebuah partai, tidak hanya akan berdampak pada lahirnya kader -kader yang potensial serta menarik kader baru dengan ciri ideologi khas partai sebagai regenerasi partai, melainkan juga mengembalikan kepercayaan publik terhadap partai sebagai wadah untuk menampung aspirasi publik.

Lebih dari itu dampak dari kepercayaan publik juga dapat berimbas pada meningkatnya angka partisipasi publik saat perayaan pesta demokrasi, ini penting mengingat semakin tinggi sebuah angka partisipasi maka semakin tinggi pula legitimasi yang diberikan oleh publik bagi seorang calon pemimpin. Maka dari itu selain peran partai politik, peran lembaga pelaksana pemilu seperti Komisi Pemilihan Umum ( KPU)  juga menjadi hal yang tak kalah  penting untuk memberikan pendidikan politik bagi publik.

Memberikan keyakinan bagi publik bahwa satu suara mereka sangat berharga bagi masa depan sebuah daerah maupun negara adalah langkah pertama yang bisa ditempuh untuk meningkatkan indeks demokrasi.

Melihat fakta -fakta tersebut, Lembaga Studi Kebijakan Publik ( LSKP)  merasa perlu untuk mendudukkan pihak -pihak yang bersangkutan, salah satunya dari perwakilan partai politik untuk mengulas lebih jauh fakta – fakta terkait pendidikan politik yang dipraktekkan oleh kader politik untuk kemudian menghasilkan sebuah rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi publik. Hal ini kami sajikan dalam sebuah acara bincang -bincang policy brief yang  bertajuk “Pendidikan Politik di Indonesia” yang rencananya akan digelar pada hari minggu 18 April 2021, pukul 16.30 WITA, bertempat di Warung Kopi Ide Makassar. 

Menghadirkan dua pembicara yakni Mismayal Khaerat, pengurus  DPD Partai Demokrat Provinsi Sulawesi Selatan  dan Salma Tadjang, pemerhati pemilu.

Avatar

Ona Mariani

1 Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: