Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Debat calon Presiden (capres) putaran kelima yang mengusung tema kesejahteraan sosial dan inklusi menjadi perhatian para pakar, khususnya bagi Komunitas Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan (PerDIK).
Ketua PerDIK, Nur Syarif Ramadhan menjelaskan, paparan visi misi dari para capres soal isu disabilitas belum menjawab kebutuhan teman-teman difabel.
“Semua capres semalam itu terlalu general menjelaskan, tidak spesifik. Maksud saya itukan isunya luas mereka bahas ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan yang semuanya punya kaitan dengan isu difabel,” ujarnya kepada Readtimes, Senin (5/2/2024).
Isu difabel yang menjadi perhatian awal Syarif yakni masalah pendidikan. Menurutnya, kebutuhan difabel akan akses pendidikan secara inklusif belum ada.
“Pendidikan inklusif itu adalah bagaimana kelompok difabel bisa masuk ke sekolah reguler bukan malah sekolah khusus sebagai paradigma lama,” katanya.
Ia juga menyarankan agar para calon pemimpin bangsa bisa memberikan pendidikan inklusif yang merata untuk seluruh penyandang disabilitas.
“Catatan penting adalah bagaimana sekolah reguler bisa menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah di sekolah umum dan tentu saja ini menambah peningkatan kapasitas guru untuk bisa menangani siswa disabilitas,” tuturnya.
Kebutuhan selanjutnya yakni peningkatan akses ketenagakerjaan. Syarif menambahkan alokasi pekerjaan di dalam undang-undang nomor 8 tentang tenaga kerja difabel itu ada 2 persen di sektor ASN dan 1 persen di BUMN.
“Kalau kita mengacu ke data kepegawaian itu pegawai disabilitas tidak sampai 5.000 kalau dipresentasikan dengan jumlah pegawai secara keseluruhan, jadi belum sampai 1 atau 2 persen, ini urgent banget,” katanya.
Syarif berharap agar teman-teman disabilitas bisa mendapatkan kesempatan kerja untuk mengisi posisi di jabatan publik.
“Ada disabilitas yang duduk di Komnas HAM dan Komnas Perempuan, jabatan yang lain itu memungkinkanmi diisi oleh disabilitas karena kita sudah ada yang menyandang gelar magister dan doktor, nah itu tinggal diberikan kesempatan untuk mengisi posisi tersebut,” ujarnya.
Terakhir perihal isu kesehatan, Syarif menilai pelayanan kesehatan belum ramah disabilitas.
“Kebutuhan alat bantu khusus untuk difabel tidak dicover oleh BPJS, ini aspek penting untuk disuarakan terkait perlindungan hak disabilitas,” tuturnya.
Syarif berharap agar anggaran disabilitas dalam proses perencanaan pembangunan 5 tahun jabatan Presiden itu bisa tersedia.
“Kita punya patokan di dalam mengadvokasi isu disabilitas dan berupaya juga ketika isu disabilitas ini diperjuangkan tidak terbentur lagi dalam isu anggaran,” tutupnya. (NR)
Editor: Ramdha Mawaddha
Tambahkan Komentar