RT - readtimes.id

Polemik Dwi Kewarganegaraan di Indonesia

Readtimes.id- Status Kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua terpilih Orient Patriot Riwu Kore belakangan ini menarik perhatian banyak pihak.

Orient ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih pada Pilkada 2020, yang telah melalui proses Pilkada secara sah. Namun Bawaslu Sabu Raijau NTT menemukan dokumen Orient memiliki paspor Amerika Serikat, yang ditemukan dari keduataan besar Amerika di Jakarta.

Seperti diketahui bahwa Indonesia tidak mengakui dwi kewarganegaraan. Sementara negara lain seperti Amerika Serikat mengakui adanya dwi kewarganegaraan.

Ketua Bawaslu Kota Makassar Nursari, mengatakan, dalam proses pencalonan memang sudah menjadi rekomendasi oleh bawaslu untuk di telusuri ke Dukcapil soal keabsahan KTPnya, dan memang berkewarganegaraan Indonesia. Belakangan di ketahui setelah ada surat dari keduataan Amerika Serikat yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan juga WNA.

Nah, apakah serta merta membatalkan sebagai calon terpilih?

“Kalau pendapat saya, cukup normatif saja. Ketika sudah ada pada proses pencalonan, secara admistratif sudah di verfikasi kelengkapan Administrasinya. Sehingga tetap sah, apalagi sudah ada klarifikasi dari dukcapil setempat,” ujarnya kepada readtimes.id, Senin 8 Februari 2021.

Selain soal syarat administrasi kepemiluan yang sedang ditangani KPU, Kementrian dalam Negeri, terkait kasus Orient, memperjelas bagaimana pentingnya sinergi data dan pengaturan soal kewarganegaraan ganda bagi pemerintah.

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12/2006 tentang kewarganegaraan telah mengatur hal-hal yang menyebabkan seseorang kehilangan kewarganegaraan negara lain atas kemauannya sendiri, atau memiliki paspor negara asing atas namanya.

Masalah kewarganegaraan ganda ini menjadi persoalan klasik di Indonesia. Sebab, UU Kewarganegaraan RI tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Pasal 41 Pasal 4 UU Kewarganegaraan RI memberi pengecualian terhadap anak hasil perkawinan campur hingga berusia 18 tahun. Setelah usia 18 tahun atau sudah menikah, anak itu harus memilih kewarganegaraannya, apakah mengikuti kewarganegaraan ayah atau ibunya melalui proses pendaftaran diri kepada pejabat yang berwenang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak ingin berandai-andai soal status kewarganegaraan Bupati terplih Sabu Raijau Orient Patriot Riwu Kore. Keputusan apakah Orient akan tetap dilantik atau tidak berada di Kemendagri.

KPU setempat pun sudah mengklarifikasi temuan Bawaslu Sabu Raijua kepada Dukcapil Kota Kupang bahwa Orient Patriot mengantongi KTP warga negara Indonesia (WNI) yang sah. KTP-nya beralamat di Desa Nunbaun Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang pada 16 Septembr 2020, sehingga lolos syarat pencalonan kepala daerah hingga memenangkan Pilkada kabupaten itu pada 9 Desember 2020 lalu.

Lalu, jika Orient terbukti memalsukan dokumen, Bupati Sabu Raijua terpilih bisa dijerat pidana sesuai Pasal 184 UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Pasal 84 UU 1/2015 menyebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 dan paling banyak Rp72.000.000,00

Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh telah berkoordinasi dengan Kemenkumham terkait kewarganegaraan Orient. Kemendagri masih mendalami dan kajian dokumen yang ada untuk menentukan apakah masih WNI atau sudah menjadi warga negara asing. Apabila terbukti sebagai Warga negara asing akan dihapus dalam daftar e KTPnya.

Avatar

Ona Mariani

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: