Sekolah Dibuka Tahun Depan , Mari Belajar Dari Pilkada Tahun ini

Readtimes.id — Lagi dan lagi. Nadiem Makarim memberikan kejutan untuk dunia pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Tidak cukup dengan penghapusan ujian nasional, kini menteri lulusan Amerika itu datang dengan kebijakan barunya yaitu memberikan izin untuk dibukanya sekolah di seluruh wilayah di Indonesia, tanpa harus berpatokan lagi dengan sistem zonasi yang dibuat oleh Satgas Covid-19.

Melalui konferensi pers yang digelar secara virtual di kanal YouTube Kemendikbud pada 20 November lalu, Nadiem mengumumkan kebijakan barunya tersebut yang mana telah mendapatkan persetujuan dari Kementrian Kesehatan, Agama, juga Kementrian Dalam Negeri untuk dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

Lebih jauh dari itu Nadiem juga menjelaskan berbagai alasan yang mendasari hadirnya kebijakan tersebut, diantaranya merupakan hasil evaluasi pelaksanaan belajar jarak jauh yang digelar selama pandemi di semua jenjang pendidikan.

Dalam evaluasinya Nadiem mengungkapkan bahwa kebijakan belajar jarak jauh yang tujuannya untuk mempermudah peserta didik selama ini, justru menimbulkan beberapa masalah baru pada praktiknya. Diantaranya adalah semakin tingginya ancaman putus sekolah, kendala tumbuh kembang peserta didik, serta tekanan psikososial dan kekerasan rumah tangga. Di tambah lagi belum semua daerah di Indonesia memiliki fasilitas yang memadahi untuk menggelar pendidikan jarak jauh.

Tak ayal keputusan Nadiem ini menuai banyak atensi dari publik yang datang dari latar belakang pendidik . Salah satunya adalah Muhammad Ferdhiyadi seorang tenaga didik sekaligus pemerhati dunia pendidikan dari Sulawesi Selatan.

” Pernyataan itu kan keluar ketika bulan november dimana masih banyak daerah yang hijau. Berbeda dengan sekarang dimana banyak wilayah yang sudah masuk zona rawan sehingga belum tepat jika kebijakan itu mau diterapkan dalam kondisi seperti ini. Jatuhnya akan sangat berbahaya” ujar Ferdhi yang juga merupakan penggagas komunitas literasi di Makassar untuk anak-anak jalanan dan pesisir.

Dalam tanggapannya Ferdhi juga menyarankan agar pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan ini lebih jeli dalam memperhatikan kesiapan sebuah wilayah atau pun sekolah – sekolah yang akan membuka diri pada tahun depan. Seperti kelayakan infrastruktur, kurikulum ajar, metode belajar, anggaran, juga hal-hal lain yang akan menjadi penunjang belajar dan mengajar di tengah pandemi.

Ini tak dapat dipungkiri penting menjadi perhatian. Karena apabila belajar dari kebijakan pemerintah sebelumnya yang juga mengizinkan dilaksanakannya pilkada di tengah pandemi tanpa berpatokan pada sistem zonasi yang dibuat oleh Satgas Covid, serta persiapan yang sangat singkat nyatanya justru banyak menyumbang jatuhnya korban. Meskipun dalam teknisnya selalu menekankan adanya pelaksanaan protokol kesehatan.

Tercatat setidaknya ada 11 kepala daerah yang meninggal karena terpapar Covid-19 serta beberapa tenaga penyelanggara juga dinyakatakan positif menjelang dan pasca pemilihan yang berlangsung pada 9 Desember lalu.

Jadi jika sudah seperti ini masih perlukah kebijakan yang mengancam nyawa sang buah hati untuk dilanjutkan ?