Readtimes.id– Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat tidak hanya menjadi tanda bahaya pada kesehatan, namun juga stabilitas pangan ikut membunyikan alarm darurat.
Pemerintah diminta menyiapkan langkah-langkah tambahan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat. Pada kondisi ketidakpastian yang tengah kita alami bersama, akses dan ketersediaan pangan bertambah penting dan harus terus terjamin bagi rakyat.
Pemerintah telah mengalokasikan anggaran perlindungan sosial sebanyak Rp. 408,8 triliun untuk tahun 2021, guna mendistribusikan bantuan dan program-program pemerintah demi meringankan masyarakat akibat disrupsi ekonomi selama pandemi.
Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Tadulako, Dr. Ir. Muh. Anshar Pasigai MP kepada readtimes.id menerangkan bahwa negara masih memiliki ketersediaan pangan yang cukup selama PPKM. Yang menjadi persoalan adalah pada daya beli masyarakat yang menurun.
“Masalah ketersediaan pangan khususnya beras, gula dan minyak goreng selama PPKM masih cukup aman enam bulan ke depan, produksi pada semua sentra beras masih berjalan dengan baik. Yang menjadi masalah adalah daya beli masyarakat yang menurun selama PPKM akibat sektor ekonomi tidak berjalan lancar,” ungkapnya secara tertulis.
Kendati demikian, survei dari bank dunia mencatat lebih dari 31 persen rumah tangga di Indonesia kekurangan makanan pada Mei 2020 lalu ketiika PSBB diberlakukan. Jika kondisi covid di Indonesia semakin memburuk kemudian pembatasan juga semkin di perketat, kemungkinan kondisi kekurangan pangan akan terjadi lagi.
Konsultan Livelihood ini juga menerangkan pentingnya peran pemerintah untuk membantu masyarakat memperoleh bahan pangan.
“Caranya dengan memberikan pangan geratis dan pangan bersubsidi yang sumbernya harus menyerap secara maksimal pangan produksi petani dalam negeri,” tambahnya.
Pemenuhan pangan bukanlah hal sepele di masa darurat ini. Ketahanan pangan selama Covid-19 juga banyak menimbulkan kekacauan baru seperti panic buying, penimbunan bahan pangan, ketersediaan pangan yang tidak merata dan sebagainya.
Sayangnya, di tengah kekacauan yang terjadi, pemangku kebijakan justru seolah bermain-main dengan mengorupsi bantuan sosial untuk rakyat di akhir tahun lalu. Di masa prihatin atas Covid-19 ini justru masih ada pengkhianatan atas dasar nafsu bisnis di atas penderitaan rakyat.
Lihatlah betapa semrawutnya negara ini untuk persoalan mengisi perut. Akhirnya Covid -19 bak sebuah benih kecil yang tumbuh mejadi pohon besar berbuah masalah yang begitu lebat.
1 Komentar