Ona Mariani
Readtimes.id– Pandemi Covid-19 tidak membuat surut niat para politisi untuk tampil meraih simpati publik, utamanya mereka yang yakin betul akan mendapatkan dukungan partai di kontestasi Pilpres 2024.
Hal ini bisa dilihat dengan kehadiran baliho mereka yang lengkap dengan berbagai slogan serta warna khas partai pengusung yang kini tidak hanya tersebar di daerah Jawa saja, melainkan juga di Kabupaten / Kota di Sulawesi Selatan.
Jumlahnya akan sangat mungkin bertambah jika melihat alasan di balik pemasangan baliho-baliho tersebut tidak lepas dari instruksi pusat.
“Ini sudah perintah partai untuk semua 24 kabupaten dan kota di Sulsel untuk mensosialisasikan Airlangga Hartarto,” terang Wali Kota Parepare Taufan Pawe dalam sebuah wawancara dengan media pada Senin (9/8/2021).
Instruksi yang nampak menjadi harga mati jika mengingat hubungan sentralistik ( terpusat ) yang selama ini dibangun oleh mayoritas partai politik di Indonesia, ketika hendak membuat sebuah keputusan untuk mengusung seorang calon dalam bursa pemilihan. Baik pemilihan Presiden maupun pemilihan Kepala Daerah. Dengan kata lain semua tidak akan terjadi tanpa restu pusat.
Kendati demikian, yang menjadi pertanyaan adalah tepatkah langkah elit ini dalam mensosialisasikan diri mereka di situasi krisis akibat pandemi seperti sekarang?
Baca Juga : Baliho dan Rasa Kemanusiaan Partai Politik di Tengah Pandemi
Dedi Kurnia Syah, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion ( IPO) dalam wawancara bersama readtimes.id mengungkapkan, keberadaan baliho- baliho tersebut adalah upaya promosi politik elit parpol demi mengejar popularitas dan soliditas internal.
Hal ini dilakukan karena mereka harus melalui tahap keterusungan di Parpol lebih dulu. Baliho ini untuk mengukur apakah popularitas elit tersebut dapat meningkat lebih baik atau tidak, sebagai pertimbangan keterusungan di kemudian hari
“Jadi bukan soal tepat atau tidak karena masa pandemi, ini lebih pada antisipasi kontestasi di internal Parpol,” terangnya.
Lebih jauh pihaknya juga menjelaskan bahwa popularitas yang tumbuh akan melegitimasi ketokohan elit agar nilai tawar parpol saat membangun koalisi dapat lebih tinggi. Seperti yang diketahui hingga hari ini semua partai masih dalam tahap saling menjajaki satu sama lain, belum ada kecenderungan penentuan arah koalisi secara pasti.
“Etis tidaknya bergantung dari simbol yang dibawa, jika atas nama Ketua Umum Parpol maka etis saja, tidak etis jika mereka atas namakan baliho sebagai pejabat publik atau politik, tapi menggunakan anggaran parpol,” tambahnya.
Seperti yang diketahui selain menjabat di partai, beberapa tokoh yang tengah mensosialisasikan dirinya juga tengah mengemban jabatan publik, seperti Puan Maharani sebagai Ketua DPR-RI, Airlangga Hartarto Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN) dan menjabat Menteri Koordinator bidang Perekonomian, juga Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai Wakil Ketua DPR-RI dari fraksi PKB.
1 Komentar