Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Selatan (Sulsel) bekerja sama BKKBN kembali melaksanakan rapat evaluasi program kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) 2023. Kegiatan berlangsung di Ruang Pola Kantor Perwakilan BKKBN, Jumat, (05/05).
Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, Rosmini Pandin, mengatakan kegiatan ini merupakan kerja sama dalam rangka percepatan penurunan stunting di Sulsel.
“Tujuannya kita mampu mengevaluasi bersama tim TPPS, khususnya kami di Bidang I, sudah melakukan intervensi terhadap kelompok sasaran yaitu remaja putri, ibu hamil dan balita yang berkontribusi sebanyak 30 persen dan 70 persen untuk intervensi sensitif,” ujar Rosmini Pandin.
Selaku Koordinator Bidang I, Rosmini juga mengungkapkan bahwa sesuai perkembangan data e-PPGBM pada Februari 2023, prevalensi stunting mencapai 8,1 persen.
“Dan kita sudah ada inovasi aksi setop stunting yang tersebar di 24 kabupaten kota,” tambahnya.
Kepala Perwakilan BKKBN Sulsel, Dra Hj Andi Ritamariani, mendukung penuh rapat evaluasi ini sebagai bagian dari komitmen, kolaborasi dan integrasi bersama dalam percepatan penurunan stunting.
“Tentu sudah banyak yang kita lakukan namun harus terencana dan lebih fokus dalam melakukan evaluasi kerja tim, khususnya empat bidang sesuai struktur TPPS,” sebutnya.
Kepala Perwakilan BKKBN saat ini melakukan penguatan terkait peran dan fungsi TPPS secara berjenjang. Rapat evaluasi ini akan melihat seperti apa pergerakan di triwulan pertama yang hasilnya akan disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan.
Tim sekretariat TPPS juga ikut mendukung langkah ini dan secara bersama-sama sudah melakukan penguatan kelembagaan tim TPPS melalui Rapat Koordinasi, Penyusunan Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja TPPS serta menyusun Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku dalam Percepatan Penurunan Stunting.
Sebagai poin kunci dari hasil akhir pertemuan rapat evaluasi adalah melakukan pembinaan dan monev terpadu ke kabupaten kota, kecamatan dan desa/kelurahan, mempertimbangkan untuk 12 kabupaten kota prioritas yang angka prevalensi stunting-nya meningkat.
Adanya pelatihan fasilitator tagging anggaran di kabupaten kota perlu dilaksanakan, pelatihan fasilitator 8 aksi konvergensi tingkat provinsi, mendorong peningkatan kinerja TPPS provinsi, dan pembinaan TPPS kabupaten kota, kecamatan hingga desa/keluarahan.
Tak hanya itu, penting pula melakukan bimbingan teknis tagging anggaran PPS dan integrasi terhadap inovasi PPS seperti dapur sehat atasi stunting (Dashat), rumah gizi, bapak/bunda asuh stunting (BAAS), kolaborasi aksi setop stunting.
Tambahkan Komentar