Temuan dan Rekomendasi LSKP untuk Pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulsel

Readtimes.id– Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) merilis temuan dan rekomendasi untuk pelaksanaan Pilkada 2024 di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hasilnya, ada beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari domisili warga sekitar, padahal terdapat TPS yang dekat dari domisilinya. Selain itu, TPS khusus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Makassar masih ditemukan beberapa kejanggalan dalam pelaksanaan teknisnya, seperti pembukaan TPS yang tidak sesuai jadwal, Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan visi-misi kandidat tidak terpasang di area TPS, serta intimidasi pasca pemilihan warga binaan pasca memasuki TPS.

Selanjutnya, DPT (Daftar Pemilih Tetap)di TPS tidak memuat ragam disabilitas para pemilih yang terdapat pemilih disabilitas di dalamnya. Bahkan terdapat TPS yang tidak ramah bagi pemilih disabilitas karena akses yang sulit menuju TPS. Kondisi TPS yang seharusnya nyaman bagi penyelenggara dan pemilih, faktanya tidak demikian. Ruang TPS yang kecil karena tidak sesuai standar ideal TPS. Ditambah lagi kondisi TPS yang berada di ruang-ruang jalan raya yang membahayakan pemilih dan pengguna jalan.

“Secara umum, kami menilai proses pemungutan suara pemilu di Sulawesi Selatan masih banyak yang perlu dibenahi, ” ujar Koordinator Pemantau LSKP M. Kafrawy Saenong, Kamis (27/11/24)

Dia mengatakan, guna mendorong pelaksanaan Pilkada 2024 lebih demokratis dan akuntabel, LSKP memberikan beberapa rekomendasi diantaranya, pemilihan TPS harus memiliki ruang yang ramah bagi semua. Sehingga masyarakat dapat memenuhi hak politiknya dengan baik.

Kemudian, Semua peserta pilkada dan masyarakat untuk menghormati masa pemungutan suara dengan tidak melakukan aktivitas kampanye atau intimidasi di sekitar TPS.

“Perlu upaya peningkatan kapasitas Petugas KPPS sehingga dapat melakukan tugasnya secara profesional, ” ujar Kafrawy.

Selanjutnya, masyarakat diharapkan terlibat aktif dalam memastikan penyelenggaran pilkada dapat dilaksanakan dengan damai, akuntabel, dan demokratis.

Kemudian, masyarakat perlu meningkatkan pemahamannya tentang pilkada dengan mempelajari rekam jejak semua kandidat dan menolak politik uang dan menjaga persatuan pasca pilkada, dan sama-sama berupaya membangun negara dan wilayah kita ke arah yang lebih baik.

Editor: Ramdha Mawaddha