Tentang Bagaimana BUMDes Jadi Jaring Ekonomi

Readtimes.id – Setidaknya ada 3 persen desa semakin sulit mengekspor produknya akibat melambatnya ekonomi global selama pandemi. Diantaranya 1.183 desa yang mengekpor produk pangan, 517 desa pengekspor produk non pangan, dan 773 desa pengekspor produk pangan dan non pangan. 

“Sedangkan yang terdampak tidak langsung lebih besar lagi mencapai 22 persen,” kata Staf Khusus Menteri Desa, Dodik Pranata.

Kini tersisa 10.629 BUMDes yang aktif bertransaksi dari 30 ribu lebih BUMDes di seluruh Indonesia. Meski tak luput dari dampak pandemi, BUMDes tetap jadi harapan menopang ekonomi dalam negeri. Hal itu mengingat dalam lima tahun terakhir, Bumdes berperan penting menaikkan pendapatan per kapita di desa hampir 50 persen menjadi 804 ribu rupiah. Jika terus berlanjut, 7 tahun kedepan pendapatan per kapita orang desa bisa mencapai minimal 2 juta rupiah.

Ketua Umum Japnas Jawa Timur Moh Supriyadi menjelaskan di tengah pandemi sektor usaha termasuk BUMDes harus siap dan mempercepat transformasi digital untuk tetap bertahan. “Siapa yang tidak siap ke sana, bisa tertinggal, kalah persaingan dan mati,” ujarnya

Sementara itu, Institute for Research and Empowerment (IRE) Yogyakarta melalui akun media sosialnya menjelaskan peran Bumdes sebagai jaring pengaman ekonomi desa disaat krisis seperti pandemi.

Pertama, mengalihkan sementara usaha yang terdampak ke kegiatan usaha yang kurang atau tidak terdampak wabah Covid-19. Kedua, melakukan konsolidasi internal BUMDes.

Ketiga, membangun kemitraan dengan perusahaan swasta, BUMN dan pemerintah untuk memperkuat rantai pasok dan pasar. Keempat, membangun kemitraan dengan kelompok dan pelaku ekonomi di desa.

Kelima, mendorong pemerintah desa menambah penyertaan modal bagi BUMDes untuk menjalankan program jaring pengaman sosial dan ekonomi bagi warga miskin dan terdampak.

Bumdes juga diharap bisa menjadi penyalur kebutuhan modal kerja usaha skala rumah tangga di desa dan memutus mata rantai rentenir desa. Survei Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) terhadap sektor pertanian menunjukkan baru sebesar 16,37 persen rumah tangga pertanian yang memperoleh akses permodalan dari perbankan dan lembaga keuangan.