
Readtimes.id- Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, 24 Januari 2023.
Rapat ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia yang digelar sebelumnya. Sehingga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan menggelar rapat koordinasi.
Tito Karnavian memaparkan, berdasarkan dari arahan Presiden dalam hal pengendalian inflasi, yaitu, pertama para Kepala Daerah diminta memantau langsung serta berhati-hati dalam mengatur tarif air maupun angkutan umum.
“Yang di daerah, kita harus turun langsung di lapangan, jangan hanya di belakang meja terima laporan, turun cek sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas penyumbang inflasi,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Selanjutnya, Pemda diminta untuk turut serta menurunkan kemiskinan ekstrim sampai target 0 persen pada 2024. Ketiga, mendorong Kepala Daerah untuk turunkan stunting di bawah 14 persen di tahun 2024.
Terkait hal ini, Gubernur Sulsel menyatakan terkait kemiskinan ekstrim dan stunting menjadi perhatian utama.
“Karena kedua hal ini, baik stunting dan kemiskinan ekstrim menjadi arahan Bapak Presiden kita,” sebut Andi Sudirman.
Selanjutnya Tito meminta segera menyelesaikan dua masalah besar investasi yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBGD).
Selanjutnya, memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dengan bangun dana abadi dan pastikan APBD dibelanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.
“Jadi tahun ini infrastruktur sudah bisa E-katalog lokal. Termasuk untuk irigasi dan pertanian,” sebut Andi Sudirman.
Kemudian, susun rencana induk master plan penataan kota dan juga penekanan visi-misi yang dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah.
Serta dua poin lainnya, yaitu menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024 serta jaminan kebebasan beragama.
Adapun Sulsel, secara tahunan, inflasi Sulsel pada Desember 2022 tekanan inflasi melemah, tercatat sebesar Rp5,77 persen (y-on-y), lebih rendah dari inflasi November 2022 (6,00 persen y-on-y).
Upaya yang yang dilaksanakan melalui TPID Provinsi Sulsel dengan program kerja sama dengan toko ritel untuk memperpendek jalur distribusi, Program Benih Mandiri, pengadaan gabah/beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP), pasar murah/gelar pangan murah dan operasi pasar dan pengembanan pertanian keluarga.
Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022. Untuk bantuan sosial Rp 2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp 10,5 miliar dan Subsidi Transportasi Umum Rp 2,5 miliar.
“Berbagai upaya yang dilakukan bersama Pemerintah Pusat, termasuk dengan Forkopimda, pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Merupakan upaya kita mengantisipasi dampak inflasi yang menjadi tantangan Indonesia dan dunia saat ini,” pungkas Andi Sudirman.
Tambahkan Komentar