Ona Mariani
Readtimes.id– Stabilitas pemerintahan perlu dijaga ketika memasuki tahun politik, mengingat sejumlah nama yang digadang-gadang akan maju dalam kontestasi 2024 mayoritas datang dari pemegang jabatan publik, baik di tingkat daerah maupun pusat.
Hal ini penting untuk memastikan bahwa agenda atau kepentingan publik tidak terbengkalai oleh agenda pribadi para pejabat publik.
Pengamat politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Wawan Mas’udi memandang, sebagai kepala pemerintah, Presiden Jokowi harus sering melakukan monitoring dan evaluasi kerja. Terutama pada para menterinya di kabinet kerja agar agenda pokok atau prioritas Presiden seperti yang tertuang dalam kampanyenya tetap berjalan pada jalurnya.
Selain itu menurut Wawan sejatinya kondisi ini juga bisa dimanfaatkan Jokowi untuk mendorong para pembantunya memberikan kinerja yang terbaik.
“Karena 2024 ini akan open competition sehingga para menteri Jokowi harus memberikan yang terbaik karena ini akan berpengaruh pada political leverage mereka di mata publik. Karena jika kinerja mereka buruk atau tidak sesuai dengan agenda presiden ini akan berpengaruh pada mereka di 2024 nanti, ” terangnya pada readtimes.id.
Hal yang sama akan juga berlaku untuk kepala daerah jika ingin maju di 2024 nanti.
Sesuai Kebutuhan Pemerintah Pusat
Patut diketahui pelaksanaan pemilu serentak di 2024 berimbas pada 101 daerah yang tahun ini akhirnya harus diperintah oleh penjabat (PJ) Kepala Daerah sebab Kepala Daerah sebelumnya akan memasuki akhir masa jabatan.
Momentum pergantian Kepala Daerah tanpa pemilihan langsung ini adalah hal penting berikutnya yang kemudian perlu diperhatikan agar stabilitas pemerintahan di daerah juga tetap terjaga saat memasuki tahun politik. Dan pejabat yang dipilih oleh Presiden juga bekerja sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah.
Terkait ini, Wawan Mas’udi optimistis bahwa ke depan Presiden Jokowi akan menunjuk PJ yang dapat bekerja sesuai kebutuhan atau kepentingan pemerintah pusat mengingat ini adalah periode terakhir kepemimpinannya.
“Jargonnya pak Jokowi itu kan getting thing done alias membuat segalanya selesai sehingga dia akan memilih pihak-pihak yang bisa mendeliver kemauan pusat,” tambahnya.
Oleh karenanya, menurutnya publik tidak perlu khawatir terkait kinerja para PJ kepala daerah ini yang akan jauh dari agenda publik. Selain itu Wawan juga meyakini bahwa publik pun masih bisa mengawasi kinerja PJ ini melalui sejumlah lembaga termasuk legislatif.
Bagaimana menurut anda?
2 Komentar