Dewi PurnamasaktyReadtimes.id–Krisis dan ketidakadilan akses air bersih di wilayah utara Kota Makassar, khususnya di Kecamatan Tallo, menarik perhatian tidak hanya dari pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, tetapi juga dari kalangan akademisi. Merespons hal tersebut, WALHI Sulawesi Selatan pada Rabu, 2 Juli 2025, menggelar Konsolidasi Akademisi se-Kota Makassar di Nol Tiga Coffee dengan tema “Kolaborasi Akademisi Wujudkan Ketahanan Air Bersih di Tengah Krisis Iklim bagi Masyarakat Miskin Kota.”
Kegiatan ini dilakukan secara hybrid dengan mengundang serta melibatkan beberapa dosen dari beragam perguruan tinggi yang konsen pada isu perubahan iklim, krisis air, dan ekologi perkotaan. Adapun dosen yang sempat hadir dalam kegiatan ini yakni Rita Tahir Lopa (Kepala Pusat Kajian dan Rekayasa Sumber Daya Air UNHAS), Hikmawaty Sabar (Dosen Sosiologi UIN Alauddin Makassar), Sudirman Nasir (Dosen FKM UNHAS), Muh. Asy’ari (Dosen Ilmu Hubungan Internasional UNIBOS), Hamdam (Dosen Ilmu Pemerintahan UNISMUH Makassar), Babra Kamal (Dosen Ilmu Politik UTS Makassar), dan Nur Hidayah (Dosen Akuntansi Lingkungan Unsulbar).
Di awal pertemuan, Slamet Riadi, Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik WALHI Sulawesi Selatan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menggalang dukungan dari para akademisi guna menyuarakan permasalahan krisis dan ketidakadilan atas akses air bersih yang dialami oleh masyarakat, khususnya perempuan, yang ada di Kecamatan Tallo pada tiga kelurahan: Buloa, Tallo, dan Kaluku Bodoa.
“Ini adalah upaya kami untuk mengajak para akademisi terlibat langsung dalam permasalahan lingkungan dan hak atas air bersih bagi warga di Kota Makassar. Sebelumnya, kami juga telah mengajak jaringan CSO dan telah membentuk wadah berjuang bersama, yakni Gerakan Makassar Menuntut Air Bersih (GEMAH),” ucapnya.
Setelah pemaparan dari para akademisi yang hadir baik secara daring maupun luring, Slamet kemudian menyimpulkan bahwa pada dasarnya permasalahan air bersih ini adalah persoalan yang kompleks, struktural, dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak.
“Tadi, beberapa dosen menyampaikan pandangan mereka sehubungan dengan permasalahan krisis air bersih yang terjadi di Kota Makassar, seperti dampak terhadap kelompok rentan; masalah lingkungan, khususnya air bersih, yang belum menjadi prioritas fiskal; pentingnya melakukan upaya konservasi dan pendayagunaan air; pengawasan penggunaan air bagi industri, khususnya hotel; PDAM tidak boleh melihat air sebagai komoditas, tetapi harus memposisikan air sebagai hak bagi warga kota; krisis air yang berpeluang menimbulkan konflik sosial; dan bahwa tata kelola air harus dijalankan dengan prinsip keadilan lingkungan, yakni rekognisi, partisipasi, dan distribusi,” ujar Slamet yang menyimpulkan pandangan dari para dosen yang hadir.
Pada akhir sesi, para akademisi yang hadir sepakat untuk membentuk jaringan kerja lintas sektoral yang kemudian diberi nama Forum Akademisi untuk Keadilan Air, serta membuat platform media sosial bersama sebagai kanal pengetahuan dan pertukaran informasi kepada publik terkait dengan permasalahan air bersih di Kota Makassar.
Editor: Ramdha Mawaddha
