Yang Lebih Penting dari Perbedaan Pandang Durasi Kampanye Pemilu

Readtimes.id– Usai berbeda pandangan terkait jadwal Pemilihan Umum (Pemilu) yang akhirnya diputuskan pada 14 Februari 2024, kini penyelenggara, DPR dan pemerintah  kembali berbeda pendapat terkait  durasi kampanye. Kendati berapapun durasi kampanye yang kelak diputuskan,  peserta Pemilu harus tetap bersiap dengan desain strategi kampanye yang efektif untuk memikat hati publik.

Untuk kampanye Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merancang durasi 120 hari atau sekitar empat bulan. Lebih singkat dari tahun-tahun sebelumnya, di mana pada 2019 memakan waktu sekitar 6 bulan tiga minggu dan 15 bulan pada Pemilu 2014. 

Adapun alasan KPU untuk mengambil 120 hari karena mempertimbangkan beberapa hal. Diantaranya adalah relasi yang terbangun antara konstituen dan kandidat yang jika gagal terbangun dapat berpotensi menimbulkan politik uang. Karena, kandidat akan berusaha mencari jalan pintas untuk mempengaruhi konstituen. 

Selain itu adalah aturan soal tata cara dan alokasi waktu sengketa pencalonan serta pengaturan lelang  logistik yang bisa memakan waktu hingga 126 hari.

“Dari simulasi yang dilakukan KPU, berdasarkan regulasi yang ada sekarang,  waktu yang dibutuhkan untuk sengketa dan logistik minimal 164 hari, sengketa butuh 38 hari, sedangkan logistik butuh 126 hari,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi dalam keterangannya pada media Kamis (27/1).

Kendati demikian, hal ini nyatanya tidak sama  dengan pandangan  pemerintah yang melalui Mendagri Tito Karnavian mengusulkan  masa kampanye harus lebih pendek, yakni 90 hari demi menghindari adanya polarisasi di tengah masyarakat seperti yang sudah-sudah. Juga tahapan kampanye yang berdampak pada kebutuhan anggaran yang dikeluarkan negara. 

Pendapat ini juga didukung sejumlah anggota DPR yang bahkan meminta durasi kampanye lebih singkat lagi yakni 60 dan 75 hari.

Pakar politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, memandang bahwa idealnya waktu kampanye adalah sekitar 90 hari. Karena, jika 120 hari akan membuat ongkos kampanye yang dikeluarkan oleh peserta Pemilu akan sangat besar.

Lebih dari itu, Ujang menyarankan agar partai peserta Pemilu untuk tetap mempersiapkan strategi kampanye yang efektif untuk merebut hati publik. Terlepas dari dipangkasnya waktu kampanye atau pun untuk memikat hati publik. Karena bagaimanapun ini tidak jauh kalah penting disamping pembahasan kelebihan dan  kekurangan jika durasi kampanye di buat panjang maupun pendek.

Menurut Ujang, dalam hal ini partai politik peserta Pemilu dapat menerapkan  strategi konvensional dan modern. Menyerang di darat dan juga di udara.

“Strategi kampanye konvensional dan menyerang melalui darat bisa dilakukan dengan memasang baliho, spanduk, menyapa rakyat langsung, dan lain-lain. Sedangkan desain kampanye melalui udara atau darat, bisa menggunakan media mainstream dan media sosial,” terangnya secara tertulis kepada readtimes.id pada Selasa (8/2).

Dengan memaksimalkan kedua, kampanye  tersebut menurutnya akan memudahkan publik bisa mengenal calon legislatif atau capres dan cawapres. Hal ini menurut Ujang dapat berlaku untuk seluruh partai politik peserta Pemilu baik yang baru maupun yang telah lama malang melintang di kontestasi Pemilu.

“Berlaku tuk keduanya. Karena saat ini kan partai-partai sudah jalan sosialisasi,” pungkasnya.

Editor : Ramdha Mawadda