Ona Mariani
Readtimes.id– Data tahun 2019 menunjukkan proporsi perempuan yang bekerja di jasa kesehatan mencapai hingga 2,69 persen. Begitupun saat pandemi seperti sekarang, tenaga kesehatan Tanah Air masih didominasi oleh perempuan. Oleh karenanya penting untuk pemerintah dapat meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap perempuan sebagai garda terdepan melawan Covid-19.
Gugurnya sejumlah tenaga kesehatan Tanah Air serta rentannya perempuan di saat pendemi baik dari segi kesehatan maupun ekonomi menjadi alasan berikutnya mengapa perlindungan itu harus segera ditingkatkan. Dan untuk memahami fakta dan kondisi lapangan serta apa yang musti dilakukan oleh pemerintah, Lembaga Studi Kebijakan Publik (LSKP) didukung oleh Women’s Democracy Network dan International Republican Institute kerjasama dengan Kaukus Perempuan Sulawesi Selatan serta Kaukus Perempuan Politik Sulawesi duduk bersama dalam sebuah forum diskusi yang disebut “Ruang Publik” .
Mengusung tema “Perempuan dan Kualitas Layanan Kesehatan”. Diskusi yang dilaksanakan secara virtual melalui live streaming di YouTube Lembaga Studi Kebijakan Publik serta zoom meeting ini menghadirkan narasumber Dr. Fatmah Afrianty Gobel, SKM., M.Epid. selaku Pengurus PAEI Prov. Sulsel dan Dr. Shanti Riskiyani, SKM,M.Kes (Dosen FKM) Unhas) dan Alfiana Hafid sebagai host.
Sebagai pembicara pertama Dr. Shanti Riskiyani selaku dosen departemen promosi kesehatan dan ilmu perilaku, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin mengungkapkan bahwa perempuan mengalami ancaman kesehatan pada kesehatan reproduksi dikarenakan perubahan prioritas pelayanan kesehatan di masa pandemi.
Hal ini dibenarkan oleh Dr. Fatmah Afrianty Gobel yang juga seorang ahli epidemiologi tersebut sebagai pembicara berikutnya.
“Pandemi Covid-19 berpengaruh besar terhadap kesehatan Perempuan, 47 juta perempuan kehilangan akses terhadap kontrasepsi, menghasilkan 7 juta kehamilan yang tidak direncanakan. Selama pandemi, penurunan jumlah kunjungan kehamilan terhadap pelayanan kesehatan juga turun menjadi 34,3% persen. Tak hanya itu, penghentian kegiatan posyandu dan layanan balita berimplikasi pada kualitas kesehatan perempuan yang beresiko tinggi” Ungkapnya.
Turunnya pelayanan kualitas kesehatan ini tidak lain disebabkan oleh adanya batasan sosial, saat pemerintah lebih memfokuskan pada penanganan Covid-19 sehingga pelayanan yang lainnya terbengkalai utamanya pada kesehatan perempuan seperti yang kemudian dijelaskan oleh Dr. Shanti Riskiyani.
Sementara indikator penting dalam melihat kualitas kesehatan sebuah negara tidak lain adalah angka kematian ibu hamil, dimana di Sulsel menjadi hal yang sangat memprihatinkan, terlihat dari data bidang Binkesmas Dinkes Prov.Sulsel tahun 2019 pada tahun 2019, dimana angka kematian tercatat ibu nifas 53%, ibu hamil 22%, ibu bersalin 25%. Hal tersebut menunjukkan bahwa perempuan masa nifas memiliki resiko yang lebih tinggi dimana perlu adanya peran orang sekitar dalam membantu kualitas kesehatan ibu pada saat nifas.
Dalam diskusi yang dilaksanakan pada 30 Juli 2021 ini Dr. Fatmawati juga memetakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang paling rentan ditengah masyarakat dan urgensitas yang harus menjadi konsen pemerintah utamanya terhadap kualitas layanan kesehatan perempuan di saat pandemi.
Selain kebijakan Work From Home, Wisata Covid, juga menyiapkan portal terkait infomasi terkini yang akurat. Adapun hal yang tak kalah penting berikutnya adalah sosialisasi kepada masyarakat terkai portal informasi pemerintah untuk meghindarkan masyarakat dari hoaks.
Ini penting karena selain posisi dalam rumah tangga, aksesibilitas, dan sosial budaya terang
faktor utama sulitnya perempuan dalam mengakses layanan kesehatan sejatinya adalah pengetahuan, dimana dalam hal ini perlu diwujudkan dengan informasi yang akurat seperti yang kemudian disinggung oleh Dr. Shanty.
Pihaknya juga menambahkan bahwa lahirnya kebijakan pemerintah harus ada analisis mendalam, membatasi mobilitas yang dimana harus mampu memotret kondisi masyarakat, menangkap isu-isu lokal untuk melahirkan kebijakan yang lebih baik. Karna penting untuk membuat kebijakan yang tetap mengakomodir masyarakat.
” Maka dari itu, Pemerintah harus menjadi teladan bagi masyarakat dengan memberikan contoh yang baik untuk masyarakat sehingga dapat meningkatkan kepercayaan terhadap implementasi kebijakan, ” tambahnya
Senada dengan Dr. Shanty, Fatma juga menambahkan bahwa upaya promotif dan preventif juga sangat penting, yang dimana hal ini menjadi garda terdepan terkait bagaimana menyadarkan masyarakat terhadap upaya pencegahan terhadap masalah-masalah kesehatan.
Terakhir Dr.Shanti menekankan bahwa harus ada kerjasama lintas sektor dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan terhadap perempuan dan Ibu Shanti juga menambahkan Siapa saja pihak yang harus berperan
“Salah satunya posyandu di suatu wilayah. Yang dimana organisasi kepemudaan, PKK bisa berkontribusi terhadap peningkatan pelayanan kesehatan posyandu. Cara membangun sinergi harus melibatkan peran masyarakat di dalamnya, membangkitkan kesadaran masyarakat, dan membangun motivasi dikalangan masyarakat, ” pungkasnya
Tambahkan Komentar