Readtimes.id — Tahun pandemi. Begitu kira-kira 2020 akan dikenang oleh jutaan umat masyarakat dunia. Tahun yang penuh gejolak krisis serta saksi dari seluruh peristiwa-peristiwa besar yang mampu mengguncang nurani serta rasa kemanusiaan kita.
Di Indonesia misalnya. 2020 juga akan dikenang sebagai tahun dimana ekskalasi konflik antara ormas beragama dan negara mencapai puncaknya.
Kemunculan berbagai ormas-ormas baru berlatarbelakang agama yang menyatakan diri sebagai oposisi , kembalinya pentolan Front Pembela Islam ( FPI ) ke tanah air yang berujung pada penangkapan karena melanggar protokol kesehatan, kasus baku tembak yang mengorbankan 6 nyawa anggota FPI, serta pembubaran secara resmi tanpa adanya proses peradilan merupakan deretan peristiwa yang sejenak memberitahu kita bahwa ketengangan antara ormas beragama dan negara sejatinya belum benar-benar selesai.
” Belum akan selesai saya pikir . Pembubaran ormas HTI dua tahun lalu dan FPI di akhir 2020, bisa jadi merupakan sebuah permulaan saja untuk pembubaran -pembubaran berikutnya yang akan terjadi pada para penentang pemerintah” ucap Yanuardi Syukur seorang antropolog Islam.
Pihaknya juga menjelaskan bahwa pada dasarnya negara memang memiliki hak untuk membubarkan sebuah kelompok atau ormas , namun sekali lagi konstitusi kita juga melegalkan masyarakat untuk berserikat dan berkumpul. Ini yang kemudian harusnya dipahami oleh pemerintah ketika membubarkan sebuah kelompok yang sejatinya secara hukum mungkin tidak lagi terdaftar sebagai ormas laiknya yang disyaratkan oleh undang-undang.
Lebih jauh dari itu Yanuardi juga memandang bahwa langkah yang diambil oleh pemerintah untuk membubarkan ormas- ormas tersebut sejatinya tidak akan berdampak besar pada gerakan mereka. Karena pada dasarnya mereka dapat bertransformasi atau bahkan menemukan ruang gerak baru untuk mempengaruhi wacana publik. Seperti halnya FPI yang diwacanakan akan hadir dengan nama baru sebagai Front Perjuangan Islam
Ketika disinggung mengenai langkah apa yang sebaiknya ditempuh oleh pemerintah dalam menghadapi persoalan yang demikian ,Yanuardi lebih menyarankan agar pemerintah dapat membangun dialog dengan kelompok- kelompok tersebut yang sejatinya dapat berkontribusi untuk negara meskipun melalui jalur yang berbeda, dalam hal ini oposisi yang dapat melakukan check and balance atas setiap kebijakan pemerintah.
Berharap semuanya akan seperti Covid-19 yang akan segera menemui vaksin pada 2021 ini dan menyelamatkan banyak nyawa. Seperti itu pula harapan pada kondisi negara dan ormas beragama Indonesia untuk juga dapat menemukan titik terang yang dapat menyelamatkan wajah demokrasi kita. Tahun ini. Semoga saja.
Tambahkan Komentar