Readtimes.id– Representasi perempuan pada ranah politik sampai hari ini masih menjadi aspek yang perlu diperhatikan oleh masyarakat dan juga pemerintah. Pemilu 2024 yang tidak lama lagi dilaksanakan menjadi momentum untuk menyaksikan peranan perempuan ikut berpartisipasi dalam menyukseskan pesta demokrasi.
Hal ini disampaikan Komisioner KPU Kota Makassar Endang Sari pada kegiatan Advance Training tingkat Nasional yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Badko Sulselbar.
“Partisipasi perempuan mengalami kenaikan yang cukup bagus dengan melihat angka partisipasi perempuan pada pelaksanaan pemilu. Pada pemilu 2009 sebesar 17,8%, dan 17,3% pada pemilu 2014, serta 20,5% pada pemilu 2019. Besaran partisipasi tersebut akan terus diperjuangkan setidaknya untuk mendapatkan target afirmasi 30% di parlemen,” ujar Endang.
Menurutnya, upaya untuk tetap menjaga dan meningkatkan afirmasi yang ada dilakukan dengan memastikan bahwa ruang dan kesempatan perempuan harus terbuka untuk masuk pada ranah kontestasi, selain kemudian juga memastikan tata kelola partai politik yang bersih dari bias gender yang selama ini menghambat keterlibatan pengaruh perempuan di ruang publik dan politik.
Lebih lanjut Endang menyebut representasi perempuan dalam politik akan memberikan kinerja setidaknya dalam beberapa hal, yakni political of presence, keadilan bagi perempuan, meningkatkan partisipasi pemilu, dan perbedaan cara pandang (perempuan) dalam memahami masalah-masalah publik.
Turut memberikan respon terhadap isu ini, Ketua Umum HMI Badko Sulselbar Andi Ikram yang menyatakan bahwa HMI dengan landasan ideologis keislaman dan ke-Indonesiaan memiliki komitmen untuk berada pada jalur perjuangan keadilan, termasuk dalam memperjuangkan keadilan bagi posisi dan perempuan dalam kontestasi politik di Indonesia.
“Maka dari itu melalui Advance Training yang kami laksanakan diharapkan mampu menghadirkan gagasan-gagasan yang akan mengubah kondisi sosial masyarakat yang sampai saat ini masih bias gender. Tidak hanya itu, melalui kegiatan ini diharapkan akan menghasilkan embrio kepemimpinan yang dapat mengaktualkan nilai keislaman dan keindonesiaan bagi masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan oleh Master of Training kegiatan ini, M. Sibga, yang mengatakan bahwa perempuan merupakan bagian dari keutuhan masyarakat dan juga politik. Sehingga, perempuan harus diposisikan pada tempat yang seharusnya dengan cara memberikan haknya sebagai representasi politik yang akan diperjuangkan.
Editor : Ramdha Mawadda
Tambahkan Komentar