Dewi Purnamasakty
Readtimes.id– Batalnya DPRD Sulawesi Selatan mengajukan nama calon Pj Gubernur Sulsel ke Kementerian Dalam Negeri menjadi perbincangan hangat beberapa hari ini. Sebab Pj Gubernur nantinya dinilai memiliki peran penting di tahun politik saat ini.
Batalnya pengusulan ini karena rapat paripurna yang digelar DPRD berjalan buntu pada Selasa 8 Agustus kemarin. Sidang yang sebelumnya diskorsing selama dua kali 30 menit tidak juga kuorum sehingga empat fraksi, yakni Golkar, PDIP, PAN, dan PKB meninggalkan ruang rapat paripurna.
Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika menjelaskan DPRD gagal mengusulkan calon Pj Gubernur Sulsel ke pemerintah pusat. Namun Ia mengatakan tidak ada konsekuensi yang diterima DPRD Sulsel atas kondisi tersebut.
“Tidak ada konsekuensinya, karena kita hanya diminta tiga nama diusulkan yang nantinya akan diberikan ke Presiden. Jadi tiga nama dari DPRD dan tiga nama dari Mendagri. Jadi tiga nama dari Mendagri saja diterima presiden,” katanya.
Walaupun begitu, batalnya pengusulan ini dinilai sebagai bentuk kurangnya komitmen bersama untuk menentukan siapa yang cocok memimpin Sulawesi Selatan selama masa transisi ini, terutama dalam situasi politik yang kompleks.
Hal ini disampaikan oleh Pakar Politik Unhas, Prof Sukri, yang menyebut bahwa kurangnya peserta yang hadir dalam sidang DPRD Provinsi bisa saja merupakan kesengajaan,
sebagai bentuk penolakan terhadap usulan yang muncul.
Hal ini mencerminkan keraguan terhadap komitmen DPRD Provinsi untuk memberikan usulan yang cocok kepada pemerintah pusat, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.
“Sehingga kemudian ini menjadi sebuah tanda tanya terkait dengan komitmen, apa DPRD Provinsi kemudian bisa memberikan nama yang dianggap cocok,” katanya.
Dekan FISIP Unhas ini menerangkan kalau secara aturan memang tidak masalah untuk tidak mengajukan calon Pj Gubernur. Namun ia menilai DPRD telah kehilangan kesempatan untuk mencari sosok yang ideal dan paham karakter daerah.
“Kita kehilangan kesempatan nama yang mungkin menurut kita cocok sesuai dengan konteks kita untuk kemudian memberikan usulan kepada pemerintah pusat,” terangnya saat dihubungi Readtimes pada Kamis 10 Agustus 2023.
Walaupun demikian, ia mengatakan semua opini yang keluar terkait ini masih akan menunggu keputusan siapa Pj Gubernur yang diputuskan pemerintah pusat. Sebab bisa saja justru orang yang tepat yang terpilih untuk memimpin Sulsel atau mungkin sebaliknya, itu semua akan terjawab ke depannya.
Tidak Ada Utang Politik
Namun tidak adanya nama yang diusulkan sebagai Pj Gubernur menurut Sukri memiliki keuntungan tersendiri. Sebab nantinya yang terpilih tidak akan memiliki utang budi dan utang politik sebab dipilih langsung oleh pemerintah pusat.
“Nantinya tinggal membangun hubungan baik antara Pj dan DPRD sebagai bagian dari pemerintahan untuk menjaga kondisi daerah di tahun transisi politik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sukri melihat Pj Gubernur nanti memiliki tantangan yang berat, utamanya untuk memastikan kondisi wilayah berjalan baik, terutama selama masa transisi yang rentan terhadap perubahan politik.
“Saat ini memasuki tahun politik di mana suhu kadang-kadang menghangat, begitu dalam konteks Pemilu juga menuju Pilkada. Nah ini juga tentu menjadi tanggung jawab gubernur yang juga adalah pembina politik di provinsi,” jelasnya.
Selain itu, gubernur juga bertanggung jawab memastikan seluruh fungsi institusi pemerintahan provinsi berjalan lancar sesuai rencana, bahkan melebihi target. Tantangan utama adalah waktu yang terbatas, sekitar setahun, sebelum Pilkada bulan November.
Serta, juga perlu memastikan kesinambungan pemerintahan daerah, menjaga harmoni antar perangkat daerah, menjaga hubungan harmonis dengan DPRD, dan memastikan layanan dan program-program masyarakat berjalan baik untuk menjalani periode selanjutnya.
Untuk diketahui Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman selesai menjabat pada 5 September. Sehingga DPRD perlu memasukkan usulan PJ, namun dari empat nama yang muncul tak ada yang terpilih.
Mereka yakni, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bachtiar; Staf Ahli Bidang Pemerintah dan Otoda Kemenpan-RB, Jufri Rahman. Kemudian Staf Ahli Kemenko Polhukam, Laksamana Pertama Abdul Rivai Ras; serta Staf ahli Menteri Komunikasi dan Informatika Bidang Hukum, Aswanto.
Editor :Ramdha Mawadha
Reporter : Fikri Rahmat Utama
4,220 Komentar