RT - readtimes.id

Selain Banjir, Walikota Makassar Terpilih Juga Harus Memastikan Keadilan atas Akses Air Bersih untuk Perempuan

Doc. Istimewa

Readtimes.id– Banjir tidak hanya menjadi satu-satunya permasalahan tahunan di Kota Makassar yang harus dirampungkan oleh Walikota Makassar terpilih ke depan. Keadilan atas akses air bersih juga harus segera dipikirkan utamanya untuk kelompok perempuan.

Perempuan menjadi salah satu kelompok yang paling rentan terhadap masalah akses air bersih di Kota Makassar. Hal ini karena aktivitas keseharian perempuan sangat dekat dengan air, yakni untuk kesehatan reproduksinya dan kegiatan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan mengurus anak

Solidaritas Perempuan Anging Mamiri (SPAM) dalam pemantauannya menyebutkan bahwa secara umum situasi air bersih di Makassar mulai dari ketersediaan kualitas dan pelayanan belum maksimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya perempuan.

” Setiap tahunnya perempuan pesisir harus mengalami permasalahan yang sama, baik di musim kemarau maupun hujan, ” ungkap Suryani dalam seminar bertajuk “Makassar Bebas Krisis Air: Mengurai dan Mencari Solusi Permasalahan Krisis dan Ketidakadilan atas Akses Air Bersih di Utara Kota Makassar” yang digelar pada 9 Desember lalu di Fisip Universitas Hasanuddin.

Pemantauan hak atas air ini menggunakan pendekatan SMS Web-System data dengan metode diskusi kampung, pengisian kuisioner yang dilakukan di kelurahan Tallo, Buloa, Cambaya, dan Camba Barua.

Di Buloa misalnya seorang informan perempuan mengaku capek karena harus mengangkat air menggunakan gerobak untuk memenuhi kebutuhannya.

” Saya capek, karena saya harus mengangkat air menggunakan gerobak, karena sering mengangkat air rahim saya menjadi sakit, ” ujarnya.

Adapun dampak panjang dari krisis air bersih ini dapat membuat kesehatan reproduksi perempuan terganggu, beban kerja perempuan bertambah hingga meningkatkan kekerasan terhadap perempuan.

Ketimpangan Distribusi Air Bersih di Makassar

Wahana Lingkungan Hidup ( Walhi) Sulawesi Selatan dalam hasil riset Walhi yang berjudul “Makassar Kota Dunia yang Krisis Air” pada Oktober lalu menemukan bahwa adapun akar permasalahan dari krisis air yang ada di utara Kota Makassar seperti di Tallo dan Rappocini karena adanya ketimpangan atas akses dan distribusi air bersih, bukan soal teknis perpipaan dan ketersediaan sumber air baku seperti yang selama ini disampaikan pemerintah.

Data yang diperoleh Walhi Sulsel menunjukkan bahwa Makassar Utara dengan jumlah pelanggan 51.852 hanya disalurkan air sebesar 940.845 kubik sepanjang tahun 2023. Kondisi tersebut sangat berbeda dengan beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah Makassar Barat yang dikenal sebagai pusat industri dan jasa dimana jumlah pelanggannya hanya mencapai 12.466 namun mendapatkan empat kali lebih banyak air bersih.

“Tetapi volume air yang disalurkan empat kali lipat lebih banyak dari Makassar Utara yakni sekitar 4.204.765 kubik sepanjang tahun 2023, “ ujar Kepala Departemen Riset dan Keterlibatan Publik Walhi Sulsel, Slamet Riadi dalam pemaparan risetnya.

Slamet menjelaskan bahwa dalam riset ini, Walhi Sulawesi Selatan juga menganalisis kerentanan tiap kecamatan di Kota Makassar terhadap akses atas air bersih dengan memperhatikan dua variabel yakni jumlah pelanggan dan volume air yang tersalurkan. Hasilnya, Kecamatan Tallo dan Rappocini merupakan dua wilayah yang masuk dalam kategori rentan atas air bersih.

“Yang rentan adalah Tallo dan Rappocini. Sedangkan kecamatan lain yang menghampiri kategori rentan yakni Tamalate, Bontoala, Kepulauan Sangkarrang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea. Sedangkan kecamatan yang masuk kategori tidak rentan yakni Wajo, Panakkukang, Ujung Tanah, Ujung Pandang, Makassar, Mamajang, dan Mariso,” bebernya.

Rekomendasi Perempuan untuk Pemerintah Kota Makassar

Suryani, mengatakan untuk mengatasi SPAM memberikan rekomendasi yaitu mengeluarkan kebijakan pengelolaan sumber daya air partisipatif dengan melibatkan segenap elemen masyarakat sipil dan perempuan dalam menyusun kebijakan yang melindungi hak rakyat atas air.

Selanjutnya yakni memastikan penghormatan, perlindungan hak perempuan atas air dengan memastikan kualitas dan kuantitas air, serta memastikan ketersediaan air setiap saat dengan jumlah yang memadai, termasuk peningkatan pelayanan perusahaan yang mengelola air minum (PDAM) kota Makassar.

Editor: Ramdha Mawadda

Jabal Rachmat Hidayatullah

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: