Readtimes.id– Prahara di tubuh Partai Demokrat nampak belum akan menemui kata akhir sejak pertama didengungkan oleh media pada bulan Februari lalu.
Bahkan semakin panas ketika para eks kader Partai yang dulunya dipimpin oleh mantan Presiden RI ke 6 itu melaksanakan Konferensi Luar Biasa ( KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara,pada tanggal 5 maret lalu dan mengangkat Moeldoko ( Kepala Staf Presiden) sebagai Ketua Umum Partai dengan logo bintang mercy tersebut.
Selain karena keterlibatan orang dekat Presiden, posisi Partai Demokrat yang berada pada barisan oposisi menimbulkan sejumlah tanya di benak publik, benarkah partai yang dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono tersebut terbelah atau dengan sengaja dibelah?
Pengamat politik Universitas Airlangga, Surabaya, Aribowo mengatakan jika sejatinya Partai Demokrat hari ini pada dasarnya dengan sengaja dibelah bersama dengan agenda besar yang mengikutinya.
” Saya lihat kalau ini sengaja dibelah, meskipun di sisi lain ada konflik tapi kan kita bisa melihat dengan jelas bagaimana intervensi istana sekarang ” ujarnya
Sikap Jokowi yang tetap tenang dan tidak merespon surat dari AHY, dapat dilihat sebagai sebuah bentuk pembiaran dan pembenaran atas sikap keterlibatan Kepala Staf Presiden yakni Moeldoko dalam mencampuri urusan internal Partai Demokrat.
” Lebih dari itu ada beberapa agenda besar sebenarnya di balik itu semua salah satunya adalah keterlibatan Indonesia dalam perekonomian dunia yang kini dikuasai oleh China dan Amerika yang juga melibatkan kalangan elit di sekitar Jokowi untuk menciptakan sebuah sistem politik yang kondusif tanpa oposisi” tambahnya
Dan terpilihnya Partai Demokrat sebagai partai yang musti dibelah, tak lain karena posisi Demokrat yang masih diperhitungkan di mata publik. Hal ini dapat dilihat dari elektabilitas Partai Demokrat justru meningkat di tengah menurunnya kepercayaan publik pada rezim karena beberapa kebijakan yang tidak pro- rakyat, dan ini merupakan celah yang dianggap tidak menguntungkan rezim.
Seperti yang diketahui dari hasil survei yang dirilis oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia pada bulan Oktober 2020, elektabilitas Partai Demokrat meningkat sebesar 5,9 persen. Dan masuk dalam tujuh partai besar yang cukup memiliki elektabilitas tinggi selama tahun 2020 meskipun posisinya berada di luar pemerintah.
Jika demikian adanya masih perlukah pemerintah hari ini menciptakan narasi memohon agar dikritik ?
Tambahkan Komentar