Apa Kabar PKS, Masihkah Ada?

Readtimes.id– Banyaknya partai politik yang merapat ke kabinet Jokowi, tak dapat dipungkiri menjadi salah satu alasan yang membuat posisi partai oposisi kian waktu kian melemah, bahkan kini dipertanyakan keberadaannya. 

Sebut saja Partai Keadilan Sejahtera ( PKS) yang kini juga mulai nampak kehilangan gaungnya.  Selain pergantian lambang partai nampak tak ada lagi kabar terbaru dari partai yang sempat membesarkan nama politikus Fahri Hamzah ini.

Namanya mulai disinggung kembali tatkala Partai Demokrat tengah menghadapi konflik internal yang melibatkan tokoh inti istana. Karena mengingat jika Konferensi Luar Biasa ( KLB ) yang dilakukan oleh para eks kader Demokrat disahkan oleh Kementrian Hukum dan HAM, maka bisa dipastikan partai yang kini dinahkodai  oleh Ahmad Syaikhu tersebut akan menjadi oposisi tunggal pada rezim ini.

Irwan Setiawan Ketua Dewan Pengurus Wilayah PKS Jawa Timur, saat diwawancari oleh readtimes.id di sela-sela penutupan Rakernas yang dilangsungkan di Jakarta mengatakan bahwa PKS masih ada dan konsisten dalam keputusannya menjadi oposisi dari pemerintah.

” Kami masih ada bersama masyarakat. Dan sesuai arahan dari pusat  dan hasil Munas kan sudah jelas bahwa  posisi kami tetap  berada pada oposisi, untuk memberikan masukan dan kritikan yang dirasa perlu bagi setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ” ucap Irwan

Menurut pihaknya meskipun dalam posisi oposisi PKS tak akan segan dalam memberikan pujian ketika pemerintah benar- benar menghasilkan sebuah kebijakan yang pro masyarakat. Namun akan mengkritik ketika hal itu jauh dari kepentingan publik.

Ketika disinggung lebih jauh mengenai kritikan apa saja   yang telah didengungkan oleh PKS terhadap pemerintah selama ini, menurut Irwan sendiri sikap tegas PKS dapat dilihat dari beberapa kebijakan misalnya secara konsisten mendorong adanya revisi UU Pemilu yang ditolak mentah – mentah  oleh pemerintah dan mendorong revisi pasal karet dalam UU ITE.

” kami konsisten bersuara mendorong revisi undang-undang Pemilu serta UU ITE. Itu adalah beberapa kebijakan yang kami kawal” tambahnya

Meskipun tidak  memiliki daya yang lebih untuk mempengaruhi mayoritas partai di parlemen namun harus diakui posisi PKS masih diperlukan setidaknya untuk memberikan suara yang berbeda di rezim yang pura – pura masih  demokratis ini.