Jabal Rachmat Hidayatullah
Readtimes.id– Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) putaran ke 4 yang mengusung salah satu tema berkaitan dengan agraria dan masyarakat adat menjadi perhatian para pakar, khususnya bagi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Ketua BPH AMAN Sulawesi Selatan Sardi Razak atau yang akrab disapa Ian menilai gagasan tiga Cawapres dalam debat Pilpres masih belum menjawab permasalahan masyarakat adat.
“Bicara dengan konteks masyarakat adat sebenarnya saya juga belum melihat seperti apa perspektif para paslon ini, karena ketika bicara masyarakat adat memang ada situasi hak terkait dengan tanah. Kalau bicara dalam konteks agraria kita berbicara hak masyarakat adat,” ujarnya kepada Readtimes, Rabu (24/1/2024).
Ian menilai ada ketimpangan kepemilikan sumber-sumber agraria, khususnya terkait dengan kebijakan bank tanah.
“Masalahnya kebijakan Presiden sekarang ada bank tanah, tanah-tanah ini kemudian didistribusi ke masyarakat tapi belum kelihatan faktanya, kebijakan ini juga mulai menuai konflik di masyarakat,” katanya.
Adanya ketimpangan kepemilikan sumber-sumber agraria menjadi perhatian Ian dalam melihat masyarakat adat.
“Terkait penguasaan lahan yang ada di indonesia hanya masyarakat adat yang memiliki lahan tidak sampai satu hektare, banyak tanah yang dikuasai sekelompok orang, sehingga lahan ini menjadi terlantar atau tidak dimanfaatkan,” tuturnya.
Ian juga menambahkan, pemerintah kedepannya harus menertibkan urusan pengakuan masyarakat adat .
“Ini penting dan menjadi keharusan bagi pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang undang masyarakat adat yang kemudian ini menjadi jalan bagi hak-hak masyarakat adat termasuk urusan tanah, air, dan sumber daya alam yang ada,” katanya.
Sebelumnya, merujuk ke RUU masyarakat adat, Ian menjelaskan tidak ada perkembangan yang signifikan karena urusan pengesahan RUU dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi nomor 35 ini masuk dalam nawacita Jokowi.
“Yang terjadi sampai saat ini rancangan RUU masyarakat adat dibahas terus dan tidak pernah disahkan, sudah dua periode Presiden yang sekarang itu tidak ada perkembangan yang signifikan karena semua dibahas masuk prolegnas tapi tidak ada ujung yang sesuai dengan harapan masyarakat adat,” katanya.
RUU masyarakat adat yang sempat menjadi pembahasan dalam debat Cawapres, memberikan harapan baru bagi masyarakat adat.
“Ini satu hal yang cukup menggembirakan juga meskipun saya juga masih pesimis dengan situasi itu tapi mudah mudahan dengan masuknya isu masyarakat adat agraria ini kemudian menjadi dasar bagi Cawapres kedepan untuk menyusun perencanaan atau kebijakan di level nasional dengan mengakomodir kepentingan masyarakat adat,” pungkasnya.
Ian berharap siapapun yang terpilih nanti dia mampu menjawab kebutuhan masyarakat adat.
“Semua paslon ini sudah cukup dikenal oleh masyarakat, tentunya dia tau mana yang pas untuk mampu menjawab permasalahan masyarakat adat baik dari sisi ketersediaan regulasi, program, dan tentunya anggaran yang dibutuhkan dalam penanganan urusan masyarakat adat” tutupnya. (NR)
Editor: Ramdha Mawaddha
Tambahkan Komentar