Azis Syamsuddin dan Masa Depan Golkar

Readtimes.id– Di tengah isu pencalonannya dalam bursa Capres 2024 dan membantu Jokowi menghidupkan kembali perekonomian nasional yang lesu akibat Covid-19, Airlangga Hartarto kini harus kembali disibukkan dengan menangani permasalahan internal Golkar. 

Seperti diketahui, kini ia harus segera menyiapkan pengganti Azis Syamsuddin, Wakil Ketua DPR-RI yang belum lama ini harus mengundurkan diri karena dugaan kasus korupsi pemberian hadiah atau janji terkait penanganan perkara yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) di Kabupaten Lampung Tengah. 

Sebuah kasus yang menambah daftar panjang representasi partai Golkar di parlemen yang  terjerat KPK. Seperti  diketahui sebelumnya ada Mantan Ketua Umum Golkar Setyo Novanto,Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang  juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP pada 17 Juli 2017 lalu. 

Atas perbuatannya yang terbukti telah menerima uang total 7,3 juta dollar Amerika tersebut, Setya Novanto pun divonis 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta rupiah. 

Selain itu ada pula nama Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR RI periode 2014-2019 yang juga harus menerima vonis enam tahun penjara dan denda sebesar Rp200 Juta oleh hakim sebagai tersangka kasus korupsi dana alokasi khusus APBN-P 2016 untuk Kabupaten Kebumen dan Purbalingga pada 30 Oktober 2019 lalu.

Sederet kasus yang berpotensi berpengaruh pada nama baik partai yang pernah berjaya pada masa orde baru tersebut.

Kendati  demikian, menurut pakar politik Universitas Hasanuddin, Andi Ali Armunanto untuk kasus yang menimpa Azis Syamsuddin kali ini diprediksi tidak akan  memberikan pengaruh yang begitu signifikan bagi elektabilitas Golkar terutama di 2024 mendatang.

“Tentu akan ada pengaruhnya. Namun magnitude-nya tentu tidak seberapa karena kasus ini level pengaruhnya hanya pada opini publik, yang menentukan perolehan suara nanti terletak pada kinerja mesin partainya,” terangnya pada readtimes.id

Selain itu sikap Airlangga Hartarto yang nampak kooperatif dan menghormati proses hukum yang diberlakukan bagi kader partai yang dipimpinnya itu menurut dosen ilmu politik ini cenderung akan mendapatkan respon positif dari publik. 

Namun meskipun begitu  bukan berarti Airlangga atau Golkar lantas bisa asal-asalan menentukan pengganti Azis Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR-RI yang kemudian menjadi representasi Golkar di parlemen untuk memperbaiki citra partai.

“Saya rasa diperlukan politisi yang punya track record bagus untuk menggantikan posisi Azis. Jangan cuma mengedepankan populisme . Golkar harus mengembalikan citranya sebagai partai kader yang tidak mengedepankan popularitas tapi profesionalisme kader,” tambah Ali dalam keterangan tertulisnya. 

Hal yang sejatinya memang tidak bisa diabaikan jika ke depan Golkar ingin memajukan “orang-nya” dalam bursa capres 2024 mendatang. 

Sekalipun bukan isu yang akan berdampak signifikan bagi elektabilitas partai beringin tersebut, namun jika memperhatikan hasil survei terakhir yang dikeluarkan oleh  Indikator Politik Indonesia Agustus lalu dimana menunjukkan elektabilitas Airlangga Hartarto yang hanya sampai pada 1,1 persen, dimana jauh di bawah sejumlah  Ganjar Pranowo (20,8 persen) dan Anies Baswedan yang berada di posisi 15, 5 persen, pengelolaan opini publik terkait kasus Azis Syamsuddin ini menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan agar tidak menjadi sesuatu yang merugikan Golkar dan menjadi penghalang bagi  partai untuk mengirimkan figurnya di bursa capres mendatang seperti tahun -tahun sebelumnya.