Birokrasi Indonesia dalam Jerat Politik Rente

Readtimes.id– ” Dalam tataran  praktik posisinya mereka serba salah sebenarnya, antara mempertahankan independensi atau bersiap di mutasi ” ujar A.Ahmad Yani pakar administrasi publik Universitas Hasanuddin

Hal ini diungkapkannya tatkala merespon posisi birokrasi Indonesia yang tak pernah lepas dalam jerat politik rente, dimana menjadi penghubung antara penguasa dan pengusaha.

Alumni administrasi publik dari University of Hawa’i at Manoa, Amerika Serikat ini menilai bahwa sejatinya ini bisa terjadi karena terkadang standar waktu kerja birokrasi tidak sesuai dengan keinginan para pengusaha dan penguasa hingga akhirnya mereka memilih untuk menyelesaikannya melalui jalur  internal

” Misal dalam mengurus sebuah proyek perizinan yang memiliki dampak besar terhadap masyarakat, itu jelas akan membutuhkan waktu yang lama dan melalui banyak meja untuk mengkaji hal-hal penting seperti AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan ) misalnya. Sementara para kontraktor dan pengambil kebijakan ini menuntut sesuatu yang efektif dan efisien karena pertimbangan waktu dan cost lainnya ” terangnya

Pria yang meraih gelar Master of Science di Utrecht University di Belanda ini juga melihat bahwasanya regulasi  terkait percepatan perizinan yang selama ini diupayakan oleh para pengambil kebijakan sejatinya belum didukung oleh standar kerja  serta upaya transparansi  di kalangan birokrasi.

Hal ini semakin diperburuk ketika pembagian jabatan  dalam birokrasi tidak menggunakan merit system yaitu menempatkan orang-orang yang memiliki kualitas serta kapabilitas dalam bidang tertentu.

” lelang jabatan dengan menempatkan orang-orang yang tidak berkapasitas pada bidang tertentu oleh Kepala Daerah dalam sebuah divisi di birokrasi ini juga semakin memperburuk wajah birokrasi kita sebenarnya dimana semakin kuat  mendukung praktik politik rente ini tadi”

Lebih jauh menurutnya ada beberapa hal yang mesti diperhatikan dalam perbaikan birokrasi Indonesia jika tak ingin terjerat dalam lingkaran politik rente  yakni, mendorong independensi dan netralitas Aparatur Sipil Negara ( ASN) melalui strategi merit system dalam pembagian kerja serta memastikan public service motivation atau motivasi melayani masyarakat ada di dalam diri setiap diri ASN.

Karena sejatinya mereka dipekerjakan untuk menjadi abdi negara dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat , bukan untuk menjadi pelayan pribadi penguasa apalagi pengusaha.