I Luh Devi Sania
Readtimes.id—Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam kelompok Cipayung Plus memberikan Catatan Awal Tahun yang berisi pandangan visioner dan pemikiran kritis terhadap berbagai persoalan kebangsaan.
Selain itu, pada pertemuan tersebut Bamsoet juga memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo yang melahirkan terobosan progresif dalam sejarah bangsa dengan mencabut 2.078 Izin Usaha Tambang, 192 sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare, serta Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare.
“Pandangan visioner dan pemikiran kritis ini diberikan mengingat dalam mengawali tahun 2022, bangsa Indonesia masih memiliki berbagai pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Karenanya, MPR RI mengajak Kelompok Cipayung Plus, agar senantiasa menjadi motor penggerak dalam implementasi nilai-nilai kebangsaan,” ujar Bamsoet dalam Sosialisasi Empat Pilar MPR RI sekaligus Catatan Awal Tahun 2022 bersama Organisasi Kemahasiswaan Cipayung Plus, di Komplek MPR RI RI, Jakarta, Selasa (11/1/22).
Ketua Umum Pimpinan Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Indonesia (KMHDI), I Putu Yoga Saputra yang turut hadir pada acara tersebut, Bersama Bamsoet menyoroti beberapa isu pendidikan, G-20, dan intoleransi sejak tahun 2021 yang kemudian dapat menjadi catatan di tahun 2022.
Menurut Yoga, kesenjangan antara pendidikan di kota dan di desa-desa masih begitu tinggi, ditambah lagi kondisi pandemi Covid-19 yang menuntut para siswa untuk belajar jarak jauh
“Tidak semua desa memiliki infrastruktur penunjang yang baik, jaringan internet, ponsel pintar dan sebagainya. Maka dari itu akan terjadi segmentasi generasi, antara anak yang sekolah di kota dan juga di desa, terlebih Indonesia akan menghadapi bonus demografi, kualitas SDM menjadi faktor penentu apakah itu menjadi bonus atau bahkan bencana demografi,” jelas Yoga
Selain itu, Yoga juga menyampaikan persoalan tenaga pendidik utamanya pendidik agama Hindu yang masih minim dan belum merata di setiap daerah dan juga infrastruktur sekolah Hindu (pesraman) yang masih jauh dari kata ideal.
Ketua Umum Pelajar Islam Indonesia (PB PII) Rifai Tuahuns juga mengangkat isu pendidikan dan menyoroti problematika kampus Merdeka. Kebijakan Merdeka Belajar pada kampus Merdeka ternyata menyisakan berbagai problematika yang harus segera dibenahi oleh Kementerian Pendidikan.
“Selain itu, pemerintah juga harus serius membenahi sistem pendidikan nasional, agar kedepannya jangan sampai terjadi lagi ganti menteri, ganti kurikulum,” tutur Rifai.
Selain isu pendidikan, G20 juga menjadi pembahasan bersama Bamsoet, G20 atau Group of Twenty merupakan forum multilateral strategis yang menghubungkan negara-negara maju dan berkembang di dunia.
Tahun 2022, Indonesia secara resmi memegang Presidensi G20 selama setahun penuh. Yoga bersama KMHDI dan anggota Cipayung Plus lainnya mendorong agar momentum ini dimanfaatkan Indonesia sebagai Kesempatan untuk membangun konsolidasi bersama negara-negara anggota untuk mampu memperkuat sikap politik Indonesia.
“Ini juga menjadi momentum baik untuk mengatasi persoalan pemanasan global, lingkungan, memperkuat ekspor UMKM dan juga pemulihan pandemi covid-19 bersama negara negara anggota, Bali juga bisa pulihkan sektor pariwisata dan ekonomi yang sudah 2 tahun babak belur diterpa pandemi covid-19,” jelas Ketua Umum KMHDI, Yoga.
Permasalahan lainnya yang juga diangkat oleh para pemuda bersama Bamsoet adalah persoalan intoleransi. Sikap intoleransi di berbagai kalangan masyarakat masih begitu tinggi. Hal ini dinilai mengganggu kerukunan kehidupan beragama, berbangsa, dan bernegara.
“Buya Syafii Maarif sebagai salah satu guru bangsa mengajarkan bahwa kita harus Bersaudara dalam Perbedaan, Berbeda dalam Persaudaraan. Karenanya moderasi beragama dengan menolak cara-cara ekstrimisme yang nir ilmu, perlu senantiasa dikedepankan oleh setiap pemeluk agama, khususnya kepada para generasi muda,” tutur Bendahara Umum DPP IMM Aldy Kurniawan
Selain itu, Yoga dari PP KMHDI menjelaskan tahun 2021 sangat banyak catatan beberapa kelompok masyarakat menunjukan sikap intolerannya terhadap kelompok masyarakat lainnya yang ditakutkan masih terus berlanjut pada tahun 2022 dengan memanfaatkan momen politik
Menurut Yoga, tahun 2022 ini menjadi ajang panas kontestasi politik. Para elite politik selalu menggunakan cara politik populism, jika ini dibiarkan akan terjadi riak-riak cukup besar di tataran masyarakat.
“Belum lagi wacana beberapa daerah yang akan di pjkan, tentunya ini akan mengubah kembali konsolidasi politik di elektoral, hal ini harus ditangani serius di tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya agar gesekan antara masyarakat dapat dihindari,” pungkasnya.
Tambahkan Komentar