Dewi Purnamasakty
Readtimes.id– Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Morowali Utara, Arief Ibrahim mengungkap sejumlah tantangan ekonomi digital di daerah jelang debat cawapres yang akan digelar besok, Jumat 22 Desember 2023.
Untuk diketahui, ekonomi digital menjadi salah satu topik yang akan dibahas dalam debat kedua yang diselenggarakan oleh KPU tersebut.
“Pertama soal pemerataan infrastruktur utamanya jaringan di daerah. Kami merasakan betul utamanya di Morowali Utara ini sulit sekali. Terus terang ini menjadi kendala kami ketika turun sosialisasi digitalisasi produk UMKM yang menjadi fokus utama program kepengurusan Kadin di Morut, ” ujar Arief Ibrahim saat dihubungi oleh Readtimes, Kamis 21 Desember 2023.
Kata Arief, hal tersebut yang menurutnya harus dijelaskan dalam debat cawapres. Pemerintah terpilih ke depan menurutnya harus memikirkan pemerataan infrastruktur jika ingin UMKM di daerah tumbuh dan mengentaskan kemiskinan di daerah.
Kedua, adalah edukasi tentang literasi ekonomi digital yang menurutnya juga perlu mendapat intervensi dari pemerintah.
“Bicara ekonomi digital di daerah itu tidak mudah seperti di kota-kota besar. Kualitas SDM kita rendah. Nah ini masalah di hulu yang harus dilihat pemerintah. Mereka harus dilatih dulu. Misal bagaimana menggunakan aplikasi, bagaimana desain produk, apa pentingnya mereka terjun di pasar digital. Ini harus diberikan edukasi,” tambahnya.
Menurut pengalamannya, ini yang tidak dilihat oleh pemerintah di daerah ketika bicara tentang ekonomi digital. Hal ini yang kemudian membuat pembahasan ekonomi digital hanya masif di kota, namun mati di daerah. Padahal menurutnya banyak UMKM di daerah berpotensi untuk besar.
Berikutnya adalah izin usaha dan akses permodalan yang tidak kalah penting menurut Arief, yang perlu dibahas di debat nanti. Temuannya di lapangan, masyarakat di daerah selama ini masih kesulitan dan tidak tahu bagaimana caranya mengurus PIRT atau yang lebih dikenal dengan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dan label halal.
Dua perizinan ini menurutnya penting untuk UMKM sebagai jaminan tertulis yang diberikan oleh pemerintah terhadap hasil produksi IRT yang memenuhi syarat dan standar keamanan tertentu dalam rangka produksi dan peredaran produk pangan.
Adapun terkait permodalan, menurut alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin tersebut juga penting untuk dicarikan jalan.
Kata Arief, dalam membangun ekonomi digital utamanya sektor UMKM, pemerintah tidak bisa bergantung pada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) seperti yang digaungkan selama ini.
“Kasus di lapangannya itu beda. Bank memberikan KUR dia punya persyaratannya banyak dan prosesnya lama, sementara UMKM kita butuh dana cepat untuk produksi. Nah ini butuh intervensi dari pemerintah ke depan, kalau memang kita mau bersepakat dalam percepat digitalisasi ekonomi di daerah. Kami harap para cawapres nanti bisa jelaskan detail teknisnya,” ujar Arief.
Untuk diketahui, selain ekonomi digital, debat yang akan berlangsung besok pukul 19.00 WIB tersebut juga akan membahas tentang ekonomi kerakyatan, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan.
Editor: Ramdha Mawaddha
44 Komentar