Ona Mariani
Readtimes.id- Pemerintah telah memastikan Impor beras sebanyak 1 juta ton beras, untuk memastikan ketersediaan pangan dalam negeri serta tidak terjadi lonjakan harga. Masing-masing 500.000 ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) dan 500.000 ton lagi digunakan sesuai kebutuhan Bulog.
Bulog Kembali menegaskan bahwa tidak akan pernah melakukan impor bila tidak perlu. Pada 2018 impor mau tidak mau harus dilakukan. Namun, pengadaan yang berlebihan di tahun tersebut dari 1,8 juta ton beras yang diimpor Bulog, hanya 150 ribu ton yang terserap untuk menjaga stabilitas harga. Sehingga berujung pada kelebihan stok.
Data Badan Pusat Statistika (BPS) dan kementerian pertanian menyebutkan stok beras sampai Mei 2021 sekitar 24 juta ton. Ini gabungan dari surplus beras tahun 2020 sebesar 7 juta ton dan produksi 2021 sebesar 14 ton. Sehingga dengan acuan data tersebut Indonesia tidak mengalami defisit stok beras.
Disisi lain, target panen pada bulan Maret hingga April merupakan panen yang sangat besar. Namun terkait kebijakan impor ini, menurut menteri perdagangan telah mengambil keputusan impor dengan perhitungan yang matang.
“Ini adalah mekanisme pemerintah. Saya sebagai kementerian perdagangan, mesti memastikan dan punya strategi, tidak boleh pemerintah di dikte oleh pedagang, tidak boleh dipojokkan oleh pedagang. Kita mesti punya strateginya. Impor beras dilakukan sebagai strategi agar harga stabil. Bukan untuk menghancurkan harga petani. Kenapa? Kalau kita lihat,harga pengadaan dari Bulog, gabah kering giling panen. Dari tahun ke tahun harganya sama tidak mengalami penurunan. Jadi artinya tidak ada beras naik atau beras turun,” ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat saat live konferensi pers, Senin, 15 Maret 2021
Sampai saat ini belum ada realisasi impor beras karena masih masa panen. Namun, menteri perdagangan mengingatkan saat ini stok riil dari perum bulog hanya tersisa 500 ribu ton, yang idealnya perlu tambahan 1 juta ton.
Akankah kasus impor beras kembali terjadi pada 2018 lalu, karena kelebihan stok sehingga 20 ribu ton terbuang dengan kerugian sebanyak Rp 160 miliar. Sebaiknya pemerintah tidak lagi mengulangi kesalahan data. Keputusan impor tidak dilakukan tergesa-gesa sehingga berujung pada kelebihan stok.
Terkait impor beras, Bulog menolak hal tersebut dengan pertimbangan aspek ketersediaan, kebutuhan, kecukupan stok semua wilayah. Sehingga pentingnya akurasi data antara kementerian dengan Bulog. Meski tidak semua wilayah mengalami surplus beras. Tidak lebih dari 10 wilayah provinsi yang mengalami surplus, selebihnya 24 wilayah defisit. Agar tidak menganggu panen petani, pemerintah sebaiknya impor beras tidak akan dilakukan pada masa panen raya, dan hanya ditujukan untuk meningkatkan ketersediaan stok beras atau iron stock.
Jika seperti ini, siapa yang untung?
Baca juga: https://readtimes.id/resim-jokowi-dan-kebiasaan-impor/
https://readtimes.id/impor-beras-petani-diperas/
2 Komentar