RT - readtimes.id

Diduga Langgar Kode Etik Penanganan Kasus Kekerasan Seksual, Penyidik Polres Lutim Dilaporkan ke Polda Sulsel

Readtimes.id– Keluarga perempuan disabilitas korban kekerasan seksual di Sorowako, Luwu Timur, resmi melaporkan penyidik PPA Polres Lutim ke Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sulsel. Laporan terkait dugaan pelanggaran kode etik saat proses penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan pada 16 November 2023.

Laporan ini didasarkan pada hasil temuan Tim Penasehat Hukum korban yang menilai dalam proses penyidikan perkara tersebut telah terjadi pengaburan dan rekayasa fakta. Dugaan rekayasa fakta tersebut berupa uang sebesar Rp 200 ribu yang diklaim penyidik PPA Polres Lutim sebagai barang bukti.

“Diketahui, uang tersebut diambil dari kantong jaket korban, saat korban dirawat di Rumah Sakit Inco. Sisanya ditambah oleh saksi (paman korban) atas permintaan anggota UPTD PPA Lutim. Belakangan diketahui uang tersebut dirilis oleh Polres Lutim dan diklaim sebagai barang bukti hasil tindak pidana persetubuhan, kesepakatan korban dan pelaku,” jelas Mirayati Amin dalam keterangan resminya yang diterima Readtimes pada Jumat, 7 Juni 2024.

Hal ini menurut Tim Penasihat Hukum korban, penyidik dengan serta merta menyimpulkan tanpa menggali fakta lebih dalam. Narasi ini kemudian berdampak pada kaburnya fakta kekerasan dan pemaksaan berhubungan seksual yang dialami korban.

“Dengan adanya klaim barang bukti berupa uang, maka seolah-olah peristiwa yang dialami korban bukanlah tindak pidana kekerasan seksual, melainkan tindak pidana perzinahan yang bersifat transaksional, “ beber Mira.

Hal ini kata Mira secara langsung atau tidak membuat penyidik Polres Lutim menciptakan peluang atau cela bagi pelaku untuk lepas dari jeratan pasal yang disangkakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c Jo. Pasal 15 ayat (1)huruf h, UU TPKS dengan ancaman 16 tahun kurungan penjara.

“Dugaan pengaburan fakta oleh penyidik Unit PPA Polres Lutim, tidak hanya melanggar Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 10 ayat (1) huruf Perkap 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik dan Komisi Etik Polri, tetapi akan berdampak pula nantinya pada proporsionalitas pertanggungjawaban hukum oleh terduga pelaku dan ini akan mencederai rasa keadilan, khususnya rasa keadilan korban,” jelas Mira.

Itwasda Polda Sulsel Diharapkan Profesional dan Akuntabel

Tim Penasehat Hukum berharap Satker Irwasda Polda Sulsel dapat bertindak tegas serta profesional dan akuntabel menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang diadukan.

“Kami sangat berharap laporan dugaan pelanggaran etik ini ditindaklanjuti secara akuntabel. Selain itu, kami meminta Polda Sulsel memberi atensi terhadap kasus ini.Penindakan tegas terhadap laporan ini juga akan berkaitan dengan citra kepolisian,” ujar Siti Nur Alisa.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Kepolisian merupakan institusi penegak hukum yang berada di hulu, yang menjadi pintu utama penegakan hukum dan akan berpengaruh pada proses – proses selanjutnya. Sebagai pintu utama untuk memperoleh keadilan, maka aparatnya berkewajiban untuk bekerja secara profesional, berintegritas dan akuntabel serta transparan.

“Pengaduan dugaan pelanggaran etik ini dilakukan, selain demi tercapainya keadilan bagi korban, kami juga berkepentingan pada terwujudnya Institusi Kepolisian sebagai penegak hukum yang berintegritas, transparan serta akuntabel, serta menghormati prinsip Hak Asasi Manusia, sesuai amanat Perkapolri No.8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara RI,” tutup Siti Nur Alisa.

Editor: Ramdha Mawaddha

Avatar

Jabal Rachmat Hidayatullah

Tambahkan Komentar

Follow Kami

Jangan biarkan infomasi penting dan mendalam dari kami terlewatkan! Ikuti sosmed kami: