
Readtimes.id– Geram, satu kata yang tepat menggambarkan perasaan Presiden Jokowi ketika memberikan pengarahan kepada para menteri, gubernur, bupati, dan wali kota serta direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Nusa Dua, Kabupaten Bali, Jumat (25/3).
Hal ini karena kebiasaan pejabat pemerintah yang gemar menggunakan barang-barang impor ketimbang hasil produksi dalam negeri sendiri, terlebih dari Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
Alhasil mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengancam akan memotong dana alokasi khusus (DAK) untuk daerah dan menahan dana alokasi umum (DAU). Tidak hanya itu, pencopotan jabatan dan reshuffle di tataran kementerian.
Pada kesempatan ini ada sejumlah kementerian yang disentil oleh Jokowi diantaranya adalah kementerian kesehatan. Jokowi menegur Budi Gunadi Sadikin terkait impor tempat tidur rumah sakit dan alat kesehatan.
“Alkes, menteri kesehatan, tempat tidur untuk rumah sakit, produksi saya lihat ada di Yogyakarta, Bekasi, Tangerang. (Tapi) masih impor, mau diteruskan? Mau saya umumkan kalau saya jengkel,” katanya
Selain itu Presiden juga menyoroti terkait seragam hingga sepatu tentara dan polisi yang juga beli dari luar negeri. Belum lagi pulpen hingga buku tulis yang juga masih berasal dari luar negeri.
Baca Juga : Tingginya Impor LPG di Negeri Kaya Gas
Menurutnya barang-barang yang demikian itu harusnya bisa didapatkan di dalam negeri. Jokowi bahkan mengakui bahwa setiap produk yang dihasilkan UMKM lokal memiliki kualitas yang dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri.
Selain itu menurut Jokowi dengan belanja di dalam negeri itu akan berdampak dengan tumbuhnya perekonomian RI. Karena menurutnya tiga faktor yang mempengaruhi bergeloranya UMKM yang sesungguhnya tidak lain berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan anggaran BUMN.
“Tidak perlu cari investor, kita diam saja, tapi konsisten beli barang yang diproduksi pabrik-pabrik, industri-industri, UMKM-UMKM kita. Bodoh sekali kalau tidak lakukan ini,” katanya.
Sebelumnya Jokowi mengatakan realisasi pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri baru mencapai Rp214 triliun per hari ini. Angka ini setara dengan 14 persen dari total anggaran yang sebesar Rp1.481 triliun.
Adapun rincian untuk tahun ini anggaran
untuk pengadaan barang dan jasa untuk pusat sebesar Rp526 triliun, daerah Rp535 triliun, dan BUMN Rp420 triliun.
“Ini uang besar sekali, tidak pernah kita lihat dan ini kalau digunakan 40 persen saja, maka dapat mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Jokowi.
Presiden mengharapkan stimulus bagi pelaku UMKM, sudah dapat direalisasikan paling lambat akhir Mei 2022.
Editor : Ramdha Mawaddha
1 Komentar