Jabatan 3,5 Tahun Kepala Daerah Bisa Apa?

Penuh Kejutan. Seperti itu kira-kira pelaksanaan pesta demokrasi tahun ini. Bagaimana tidak, pertama penyelenggaraannya dilakukan ketika dunia tengah diguncang badai pandemi Covid-19, dan yang kedua masa jabatan Kepala Daerah terpilih maksimal hanya 4 tahun. Bahkan, ada juga yang kurang dari itu, yakni sekitar 3,5 tahun.

Hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan dibenak kita semua tentang apa yang bisa dilakukan oleh pejabat terpilih dengan waktu yang sesingkat itu? terlebih pandemi belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Terlebih juga melihat kepemimpinan yang sudah-sudah, seolah menunjukkan bahwa waktu 5 tahun saja itu masih kurang cukup untuk menepati janji-janji politik saat kampanye.

Untuk menjawab itu Readtimes.id melakukan wawancara ekslusif bersama pengamat Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin Prof. Deddy T. Tikson, Ph.D.

” Jika mengacu pada sistem perencanaan nasional, yang bisa dilakukan dalam 3,5 tahun ya jelas menyusun RPJM ( Rancangan Pembangunan Jangka Menengah) baru. Dan untuk menyusun itu saran saya silakan mempelajari RPJM lama, karena bagaimana pun ini kan sistemnya berkesinambungan. Apa yang tidak terlaksana di RPJM kepemimpinan lama silakan diselesaikan ketika menyusun RPJM baru” tukas Dedy.

Pihaknya juga menekankan bahwa jangan melihat 3,5 tahun itu sebagai hambatan melainkan ini adalah tantangan yang perlu di jawab dan diselesaikan, alias resiko dari sebuah keterpilihan sebagai pejabat publik.

Lebih jauh dari itu ketika disinggung mengenai adakah perbedaan tantangan yang akan dihadapi oleh petahana maupun pejabat yang baru saja terjun dalam politik, Dedy tetap memandang bahwasanya baik petahana mau pun pendatang baru sejatinya harus tetap belajar dan berani mengevaluasi diri.

Karena pada dasarnya yang diharapkan dalam setiap kepemimpinan baru itu adalah adanya perbaikan dari kepemimpinan sebelumnya. Bukan justru adanya penurunan. Dan ini bisa dilihat dari bagaimana cara para pemimpin terpilih dalam menyusun RPJM. Dan di sini pula dapat dilihat bagaimana wajah politik sebenarnya sebagai seni dalam memimpin, dimana akan selalu menutut fleksibelitas dari para aktornya.