Readtimes.id– Data terbaru Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan (BPS Sulsel) tentang daerah termiskin di Sulsel resmi dirilis. Data tersebut menempatkan Pangkep dan Jeneponto di posisi satu dan dua sebagai kabupaten termiskin.
Pangkep sebagai peringkat satu memiliki angka kemiskinan 13,92 persen. Sedangkan Jeneponto di posisi kedua memiliki angka 13,92 persen. Data ini berdasarkan indikator konsumsi kalori per kapita harian.
Pangkep dan Jeneponto memang secara konsisten terus masuk dalam daftar teratas daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Hal ini yang membuat perlu adanya evaluasi penanganan masyarakat miskin, padahal keduanya diketahui memiliki potensi besar untuk berkembang.
Pengamat Ekonomi Universitas Hasanuddin Anas Iswanto Anwar menilai kedua daerah ini memang memiliki masalah dalam pengembangan daerah, khususnya mengatasi kemiskinan tinggi. Padahal sebenarnya keduanya memiliki sumber daya alam melimpah dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat.
“Jeneponto sendiri dilihat pemerintah kurang berkreasi dalam mencari sumber ekonomi walau secara iklim tergolong ekstrim, tapi Jeneponto punya komoditi seperti garam, kelapa, dan perikanan. Ini seharusnya digunakan pemerintah dan bekerja sama dengan universitas untuk memanfaatkannya sebagai penumbuh ekonomi,” katanya.
Ia menekankan tidak boleh lagi kondisi alam yang tandus menjadi alasan, sebab seharusnya pemerintah mampu berinovasi menyesuaikan keadaan alam. Tak hanya soal SDA, Jeneponto juga memiliki industri pembangkit listrik tenaga bayu yang seharusnya dipakai pemerintah untuk menyalurkan tenaga lokal. Tenaga lokal harus disiapkan dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan industri yang berkembang di sana.
“Industri itu melihat kualitas SDM, pemerintah seharusnya meningkatkan kualitas SDM untuk bisa bersaing dan masuk ke industri namun hal ini tidak terjadi sehingga angka kemiskinan susah ditekan dan berujung saling menyalahkan,” ujarnya.
Anas juga melihat angka yang susah ditekan ini dikarenakan tidak ada rancangan jangka panjang. Setiap bupati memiliki tujuan dan rencana yang berbeda. Menurutnya, harus ada rencana jangka panjang yang dilakukan dan tidak boleh diganggu supaya bisa berhasil dalam menekan angka kemiskinan.
“Biasanya saat ini setiap rencana itu tidak tuntas sebab berbeda-beda setiap pergantian kepemimpinan daerah. Ini tidak sinkron seharusnya sinkron tanpa memikirkan pergantian pemimpin, ini salah satu masalah yang saya lihat,” jelasnya.
Selaras dengan Jeneponto, Pangkep juga memiliki masalah kemiskinan yang tinggi. Menurut Anas, Pangkep seharusnya mengubah program dengan mengutamakan daerah kepulauan. Daerah kepulauan dilihat menjadi salah satu penyumbang kemiskinan sebab industri yang berkembang hanya besar di perkotaan.
“Kepulauan memang sebaiknya diprioritaskan karena saya khawatir dari sana kemiskinan tinggi sebab Pangkep ini memiliki kepulauan yang sangat besar,” katanya saat dihubungi Readtimes pada Rabu 23 Agustus 2023.
Lebih lanjut Ia menegaskan pentingnya peran pemerintah provinsi sebagai induk dari pemerintah di Sulsel. Walaupun secara pertumbuhan ekonomi provinsi besar, namun dibalik itu ada kesenjangan yang tinggi pula. Oleh karena itu, provinsi harus pintar membagi porsi anggaran untuk mengatasi kemiskinan di daerah seperti Pangkep dan Jeneponto.
“Harusnya ada program yang menekan kesenjangan di daerah. Kalau bisa harus lebih besar anggaran untuk daerah kemiskinan tinggi,” katanya.
Pemerintah provinsi dan daerah harus memikirkan dengan baik soal kemiskinan tinggi ini. Investasi yang masuk ke setiap daerah tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi tapi juga untuk menghapus kesenjangan yang semakin lebar.
Editor : Ramdha Mawadha
Reporter : Fikri Rahmat Utama
9 Komentar