Nihlah Qolby
Readtimes.id– Laboratorium Riset Kebijakan dan Manajemen Publik, Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas kembali menggelar diskusi publik. Kali ini membahas mengenai kesiapan proyek Makaverse Pemerintah Kota Makassar.
Menghadirkan beberapa pembicara yakni Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar, Mahyuddin, Biondi Sanda Sima dari Digital Government Consultant di World Bank, Indonesia dan kandidat doktor Administrasi Publik Universitas Wageningen, Andi Rahmat Hidayat yang juga dosen Administrasi Publik Unhas.
Dalam pemaparannya Mahyuddin menjelaskan bahwa secara konsep Program Makassar Metaverse ini akan berfokus pada 4 layanan besar, yaitu: Layanan Pemerintahan, Layanan Kesehatan, Layanan Informasi Wisata, dan Layanan Pendidikan.
Melalui pelayanan publik atau government public service, ke depannya warga Makassar dapat mengakses layanan publik pemerintah di dunia metaverse. Dari mendaftar ke sistem pengaduan, metaverse menawarkan cara baru dan segar untuk menyediakan pelayanan kepada warga.
Layanan Informasi wisata yang menjadi salah satu daya tarik Kota Makassar juga tidak luput dari pembahasan.
“Nantinya, dengan Makaverse ini seluruh dunia akan melihat kondisi Pantai Losari, Masjid Kubah 99, Karebosi, sampai dengan Fort Rotterdam. Lebih dari itu, dengan program ini, Kota Makassar bisa dengan mudah memperkenalkan sejarah kota, baik perkembangannya, maupun sejarah perjuangan kota Makassar pada masa kolonial,” jelas Kadis Kominfo Kota Makassar ini.
Sementara itu Biondi Sanda Sima dalam pemaparannya mengatakan bahwa meskipun ide seperti Makaverse ini baik, namun setidaknya masih ada 7 tujuh aspek yang harus diperhatikan pemerintah dalam mempersiapkan program terbarukan tersebut. Dimulai dari Infrastructure, Human Interface, Desentralisasi, Spatial Computing, Creator Economy, Discovery, dan Experience
Dalam aspek pengaplikasian Digital Government misalnya, Biondi memberikan perhatian khusus pada aspek operasional capacity. Menurutnya perencanaan yang telah dilakukan pemerintah Kota Makassar sudah baik, namun pemerintah harus mempersiapkan orang-orang bisa menjamin apa yang telah direncanakan berjalan dengan tepat, seperti persiapan software dan pengaplikasinya.
Selain itu, Biondi juga memberikan penekanan bahwa metaverse sebaiknya tidak berdiri sendiri.
“Pelayanan publik berbasis digital service harusnya berkaitan dengan program di level pemerintah lainnya, baik antar dinas di kota makassar maupun level pemerintah provinsi atau pemerintah pusat. Hal ini perlu dipastikan untuk menghindari overlapping,” tambahnya.
Lebih dari itu ia berharap agar perkembangan ide Makaverse ini tidak dipengaruhi oleh perubahan pemimpin. Dengan kata lain meskipun Makassar berganti kepemimpinan, program ini harus tetap berjalan.
Adapun yang pembicara terakhir, Andi Rahmat Hidayat mengkritisi terkait kehadiran Makaverse ini. Dia mempertanyakan urgensi dari kehadiran program tersebut.
Ia mewanti-wanti agar kehadiran program Makaverse tidak hanya karena tagline yang pertama di Sulawesi Selatan atau pertama di Indonesia. Melainkan mampu menyelesaikan masalah yang selama ini dihadapi masyarakat.
Kendati demikian ia tidak menampik bahwa ke depan pemerintah Makassar memang harus berpikir bagaimana memanfaatkan tingginya penggunaan media sosial di Makassar untuk dapat memperbaiki pelayanan publik.
Tambahkan Komentar