
Readtimes.id– Rencana audit lembaga swadaya masyarakat ( LSM) menyeruak tatkala Menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menanggapi data deforestasi Indonesia yang menurut LSM lingkungan menunjukkan adanya peningkatan.
Seperti yang diketahui hal ini bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh Presiden Jokowi di konferensi COP 26 tentang iklim di Glasgow, yang menyebutkan bahwa laju deforestasi turun terendah dalam 20 tahun terakhir.
” NGO-NGO ini kita mau audit, jadi jangan menyebarkan berita-berita yang enggak benar, ya, saya udah bilang kita mau audit, nggak bener dong kamu memberikan berita yang nggak benar,” kata Luhut dalam sebuah wawancara yang ditayangkan oleh CNNIndonesia TV pada Jumat (12/11).
Menurutnya data yang disajikan pemerintah tidak hanya dihimpun pemerintah, melainkan sejumlah lembaga internasional. Ditambah dengan teknologi satelit yang menurutnya saat ini tidak bisa dibohongi.
” Gini ya, yang bikin NGO-NGO ini dari mana data dia? Kita kan yang membuat bukan hanya kita, internasional. Dan sekarang satelit itu kan nggak bisa dibohongin, nggak bisa,” klaim Luhut.
Baca Juga : Rencana Audit LSM oleh Pemerintah, Bentuk Intimidasi ?
Kendati demikian hingga saat ini Luhut belum menjelaskan audit seperti apa yang akan dilakukan terhadap LSM tersebut.
Pengamat kehutanan dan lingkungan Institut Pertanian Bogor (IPB), Ricky Avenzora, menilai rencana audit LSM ini harus didukung untuk mewujudkan profesionalisme dan integritas dalam manajemen sebuah LSM, tak terkecuali dalam penggunaan dana yang didapatkannya dari para donatur.
Menurut Ricky ada beberapa hal penting mengapa sebuah LSM perlu diaudit, diantaranya adalah terkait orientasi politik dan kepentingan pemberi dana.
” Kita harus sepakat untuk mengatakan tidak bagi LSM dan/atau pihak mana pun yang akan menjadikan rakyat dan bangsa kita sebagai ladang cuci uang, maupun sebagai ladang untuk merubah ideologi bangsa dan negara kita, ” terangnya secara tertulis pada readtimes.id
Selanjutnya menurut Ricky audit juga perlu dilakukan untuk menghindari LSM dan/atau pihak mana pun yang menjual cerita klasik tentang lingkungan maupun kemiskinan rakyat sebagai ladang bagi mereka untuk memperkaya diri maupun kelompok mereka yang tergabung dalam LSM terkait.
Seperti yang diketahui dalam beberapa kesempatan faktanya di lapangan tidak sedikit anggota LSM yang diamankan karena tertangkap mengancam pejabat dengan sebuah kasus tertentu. Bahkan tidak jarang dengan dalih agar pejabat tersebut tidak tersangkut kasus hukum, maka para pejabat ini harus memberikan sejumlah uang kepada aktivis LSM tersebut.
Belajar dari yang sudah – sudah, penting kemudian menurut Ricky dalam konteks berbagai aturan terkait akuntabilitas pembukuan , disintegritas finansial juga tidak boleh lagi terjadi di LSM mana pun.
Patut diketahui terkait sumber pendanaan hingga hari masih banyak LSM di Indonesia yang masih bergantung pada dana hibah yang berasal dari luar negeri.
Tambahkan Komentar